.webp)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan politik dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan. Fokus pembangunan ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).
Menurut AHY, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan target ambisius untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang bisa menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam jangka waktu empat hingga lima tahun.
“Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.
Baca juga:Â Prabowo Hapus Utang Petani dan UMKM, Ini Syarat dan Prosesnya!
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan IKN harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan. Saat ini, pembangunan fasilitas untuk kementerian dan lembaga eksekutif di IKN sudah hampir rampung, namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif masih dalam proses perencanaan.
“Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan,” ujarnya.
Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.
“Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan,” AHY menutup pernyataannya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, juga menekankan pentingnya peran investasi swasta dalam mempercepat pembangunan IKN. Menurut Basuki, saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) dari pengusaha swasta yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, dan ini perlu segera ditindaklanjuti.
Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu,” katanya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
