.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota penuh dalam dua organisasi internasional penting, yakni Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan BRICS.
Menurut Menlu, kedua entitas ini tidak saling bertentangan, seperti yang disampaikan oleh pihak OECD, yang juga mengakui bahwa Indonesia memiliki hak untuk bergabung dengan keduanya.
“Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (02/12).
Baca juga:Â Indonesia Ingin Gabung BRICS, Menlu Tegaskan Sikap Bebas Aktif
Menurut Menlu, BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—merupakan kelompok multilateral yang sangat potensial untuk meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggotanya. Indonesia sendiri telah menunjukkan keseriusannya untuk bergabung dengan BRICS sejak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Rusia pada Oktober 2024.
“Sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS, sebagai sebuah upaya untuk meng-engage negara-negara yang bergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder. Kemudian, melakukan balancing act, menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang,” tuturnya.
Adapun sebelum pernyataan sikap untuk bergabung dengan BRICS dikeluarkan, dia menuturkan Indonesia telah melakukan proses aksesi untuk menjadi anggota penuh dari OECD.
Komitmen Indonesia bergabung dengan OECD, kata dia, ditegaskan lewat pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11).
“Kita juga sudah melakukan proses accession sebagai negara OECD, yang perlu juga kami sampaikan di sini kunjungan Sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk tetap bergabung dengan OECD,” kata dia.
Dia pun menegaskan politik luar negeri Indonesia yang akan tetap berada pada posisi non blok dengan tidak ambil bagian dalam blok atau pakta militer mana pun.
“Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer mana pun,” ucap dia.
Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, serta para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
