.webp)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dilakukan sebab sekitar 30 persen pengeluaran APBN mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril sebagai tanggapan terhadap efisiensi anggaran APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” kata Yusril usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).
Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk memangkas pengeluaran yang dinilai tidak mendesak guna memastikan anggaran negara digunakan secara optimal.
Penghematan anggaran ini, menurut Yusril, bertujuan untuk mempercepat pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dana yang berhasil dihemat—sekitar 20 miliar dolar AS—akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pendanaan 34-35 megaproyek yang mulai dikerjakan tahun ini.
Investasi pada megaproyek tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan. Meski begitu, Yusril mengakui bahwa dampak efisiensi anggaran ini mungkin akan terasa dalam 1-2 tahun pertama, terutama dalam bentuk pengurangan biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, serta kegiatan seminar.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju, dengan ekonomi yang lebih kuat dan efisien.
“Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar,” kata Yusril.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan. Penghematan hanya akan diterapkan pada program-program kementerian/lembaga yang manfaatnya bagi masyarakat tidak dapat diukur, seperti perjalanan luar negeri dan kegiatan seremonial.
Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
