.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung usulan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan agar negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keterwakilan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan hak veto. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui secara internasional.
“Apa yang diusulkan oleh Presiden Erdogan agar ada negara yang mayoritas warganya beragama Islam sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diterima secara internasional sebagai prinsip penting dalam demokrasi yang diserukan oleh negara-negara barat,” kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2).
HNW menilai bahwa representasi negara Muslim di PBB sangat besar, dengan 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mencakup hampir 30 persen dari total anggota PBB. Namun, hingga kini tidak ada negara Muslim yang memiliki hak veto di DK PBB, yang dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dalam tatanan global.
”Dan Indonesia, sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sudah selayaknya ikut memperjuangkan gagasan yang bisa mereformasi tatanan dunia ini,” ujarnya.
Dia menilai representasi negara-negara Muslim sangat besar di PBB sehingga perlu memperoleh kedudukan yang layak, di mana jumlah negara anggota OKI sendiri berjumlah 57 negara.
“Jadi, representasi negara OKI di PBB mencapai hampir 30 persen,” ucapnya.
Untuk itu, dia berharap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera bergerak dengan negara sahabat, dan bila perlu membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti gagasan tersebut.
“Adanya ketidakadilan dan ketidakterwakilan, padahal situasi geopolitik di dunia yang semakin dinamis tapi mengkhawatirkan ini seharusnya bisa dijadikan momentum untuk mereformasi keanggotaan tetap DK PBB,” tuturnya.
Sesuai dengan amanat konstitusi, dia menyebut Indonesia penting untuk bisa memainkan perannya dalam menghadirkan keadilan dan perdamaian abadi di dunia.
Tak terkecuali, ujarnya lagi, dengan ikut mendorong reformasi keanggotaan DK PBB agar ada keterwakilan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Sebelumnya, Senin (3/3), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan representasi yang adil dari keterwakilan negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam mekanisme pengambilan keputusan global, seraya menyoroti pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB.
“Kaum Muslim, yang merupakan seperempat dari populasi dunia, harus terwakili sebagaimana mestinya,” kata Erdogan saat berpidato pada jamuan buka puasa bersama para duta besar di Ankara, Turki.
Dia lantas melanjutkan, “Memiliki negara Islam dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB bukan sekadar kebutuhan, tetapi kewajiban.”
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
