.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal melakukan penataan kawasan pedestrian agar lebih nyaman dan ramah bagi masyarakat. Penataan akan difokuskan di wilayah tengah terlebih dahulu.
Wakil Wali Kota Cimahi, mengatakan penataan kawasan pedestrian itu akan dilakukan dari mulai Exit Gerbang Tol Baros menuju Jalan Sriwijaya, Jalan Gandawijaya, Kawasan Alun-alun Cimahi hingga Jalan Pacinan.
“Konsep awal kita punya beberapa ruas, pertama Exit Baros sebagai muka kota. Dari tengah kita mulai ditarik ke Jalan Sriwijaya masuk Jalan Gandawijaya terakhir Alun-alun Cimahi dari Alun alun ke Pabrik Aci sampai nanti terakhir di Pasar Atas. Itu yang akan kita tata ulang dan di desain dengan benar,” kata Adhitia, Selasa (15/4/2025).
Penataan kawasan tersebut, kata Adhitia, akan disesuaikan dengan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Cimahi. Seperti di Jalan Pacinan bisa saja akan dibuat semacam China Town karena kawasan tersebut menjadi kawasan niaga warga Tionghoa zaman dulu.
“Ada beberapa kawasan yang akan dilakukan penyeragaman dari desain, kaya Jalan Gandawijaya kita seragamkan temanya art deco. Di sana ada pacinan kita bikin China Twon-nya Cimahi sehingga warga Cimahi gak usah jauh-jauh cari tempat rekreasi,” jelas dia.
Kemudian di kawasan Jalan Sriwijaya yang rencananya akan dibuatkan teras yang membentang di atas aliran Sungai Cimahi. Teras Sriwijaya itu akan digunakan untuk relokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di bahu jalan.
Namun untuk kepastian konsep dan besaran anggaran untuk penataannya, pihaknya akan membuat perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) tahun ini. Kebutuhan anggaran akan tergambar dalam DED nanti.
“Perubahan di perubahan sekarang. Jadi paling tidak dianggaran perubahan tahun 2025 sehingga mungkin eksekusinya di anggaran murni 2026 untuk penataan,” ujar Adhitia.
Namun untuk anggarannya, lanjut dia, akan menggunakan dana bagi hasil opsen pajak kendaraan bermotor dari Pemprov Jabar.
“Sesuai arahan Pak Gubernur dana hasil opsen pajak yang diberikan pemerintah provinsi ke kota kabupaten itu harus kembali lagi ke jalan atau turunannya salah satunya pedestriannya, trotoar, draianse dan sebagainya,” kata Adhitia..
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
