.webp)
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6), di Manado. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujar Wakil Ketua BPK.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan sejumlah capaian positif Pemprov Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024. Di antaranya, alokasi mandatory spending telah dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, khususnya pada bidang pendidikan dan pengawasan. Pemprov Sulawesi Utara juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mengendalikan inflasi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Ketua BPK berharap agar pencapaian-pencapaian tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Beberapa catatan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian Pemprov Sulawesi Utara, antara lain ditemukannya kekurangan volume pekerjaan, belanja atas penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang tidak tertib, dan kekurangan penetapan pajak air permukaan dan sanksi administratif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, J. Victor Mailangkay, para Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Sulawesi Utara.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
