.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi diskusi awal bersama BP Tapera, Danantara, dan Himbara guna menindaklanjuti pembicaraan antara Menteri PKP dengan CEO Danantara Rosan Roeslani, yang berlangsung awal pekan ini di Singapura dalam kunjungan kerja bidang kejuruteraan bisnis.
Diskusi ini menjadi langkah konkret awal untuk mengembangkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diarahkan khusus untuk mendukung target program 3 juta rumah.
Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana menyebutkan, Danantara menyampaikan dukungan awal berupa komitmen pembiayaan senilai Rp130 triliun, sebagai bagian dari upaya menyediakan likuiditas yang akan diusulkan ke dalam kebijakan KUR oleh Komite Kebijakan KUR yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Dukungan Rp130 triliun ini adalah bentuk eksersis awal dari sisi likuiditas. Tujuannya untuk mendorong desain kebijakan KUR sektor perumahan agar lebih inklusif,” jelas Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya bersama BP Tapera, Danantara, dan Himbara telah membentuk working group lintas sektor untuk merancang skema teknis, produk pembiayaan, dan kemungkinan penyesuaian regulasi ke depan.
Menurut Budi, KUR di sektor perumahan sudah berjalan untuk sisi penyediaan (supply), terutama melalui pengembang kecil yang membangun rumah skala 5–6 unit, hingga dukungan untuk homestay, rumah kontrakan, dan kos-kosan yang masuk kategori produktif.
“Nah, yang sedang kita bahas adalah kemungkinan skema KUR untuk sisi permintaan (demand), misalnya untuk KPR, renovasi rumah, atau bangun rumah secara mandiri. Ini perlu dikaji karena sifatnya lebih konsumtif,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti peran UMKM yang beroperasi dari rumah, seperti warung atau toko, yang sejatinya juga layak mendapatkan fasilitas KUR untuk renovasi dan perluasan ruang usaha berbasis hunian.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa fleksibilitas dan keberpihakan dalam desain skema pembiayaan sangat penting, agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Diskusi hari ini menurutnya menghasilkan komitmen awal untuk segera merumuskan rekomendasi teknis, bentuk produk pembiayaan KUR perumahan, serta ketentuan regulasi yang perlu ditetapkan maupun disesuaikan.
“Targetnya adalah agar program bisa berjalan cepat, dengan penyesuaian kebijakan seminimal mungkin. Kita harap tidak perlu revisi regulasi besar, cukup dengan sinergi dan perumusan program yang tepat sasaran,” tutur budi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
