.webp)
Gubernur Jambi, Al Haris, menyoroti persoalan maraknya sumur minyak ilegal yang masih banyak ditemukan di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Jambi.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono di JW Marriot Jakarta, Kamis (10/07/25).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menekankan bahwa masih banyak potensi sumber daya minyak dan gas (migas) yang belum dikelola secara optimal, sehingga memunculkan praktik-praktik ilegal di lapangan yang justru merugikan daerah maupun negara.
“Masih sangat banyak sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, yang belum terkelola dengan baik. Buktinya, masih banyak kita temukan sumur-sumur ilegal di daerah,” ungkap Gubernur Al Haris usai pembukaan Munas.
Ia berharap forum ADPMET dapat menjadi ruang strategis bagi daerah-daerah penghasil migas untuk memperjuangkan tata kelola energi yang lebih adil dan legal.
Menurutnya, keberadaan sumur ilegal menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan belum tersedianya skema pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara resmi.
“Tugas asosiasi ini bagaimana mendorong tata kelola pertambangan dengan baik, sehingga pada akhirnya ini menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadi income, baik untuk pusat maupun daerah,” lanjutnya.
Gubernur Al Haris juga menyatakan bahwa ADPMET berperan penting sebagai wadah konsolidasi dan advokasi daerah yang memiliki potensi energi, termasuk energi terbarukan, yang kini menjadi perhatian global.
“ADPMET ini tentu sebagai wadah bagi daerah yang mempunyai potensi minyak dan gas. Maka penting bagi kita untuk memperkuat peran asosiasi ini dalam menyuarakan kepentingan daerah,” ujarnya.
Kegiatan Munas ini turut dihadiri oleh para gubernur, bupati, walikota, serta perwakilan instansi pemerintah pusat dan pelaku industri energi.
Munas menjadi momentum menyusun langkah-langkah konkret agar pengelolaan migas dan energi terbarukan ke depan lebih berkeadilan, transparan, dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
