.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong lahirnya alternatif pembiayaan perumahan pekerja tanpa membebani anggaran negara, salah satunya melalui skema attachment earning. Skema ini memungkinkan pemotongan gaji pekerja pabrik secara langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank, sehingga proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa kebutuhan perumahan bagi pekerja merupakan bagian penting dari stabilitas tenaga kerja dan produktivitas industri. Namun tantangan utama yang sering muncul adalah keterbatasan akses pembiayaan yang sederhana dan tidak birokratis.
“Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak: pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini,” ujar Wamen Fahri di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan teknis skema attachment earning yang berarti manajemen diberi kuasa oleh buruh untuk memotong gaji, lalu langsung dibayarkan ke bank, seperti BTN. “Bank kemudian menyalurkan ke pengembang, dan buruh mendapatkan rumah tanpa proses kredit yang berbelit,” kata Bonny.
Karena pembayaran langsung dijamin melalui pemotongan gaji, maka dikatakan Bonny risiko pembiayaan bagi perbankan berkurang drastis. Dengan adanya komitmen potongan selama lima tahun, bank tidak perlu lagi melakukan proses kelayakan kredit secara konvensional yang memakan waktu.
“Jika pekerja menyatakan setuju dan manajemen menjamin pemotongan, bank langsung bisa menyalurkan. Ini mempercepat proses dan membuka jalan bagi ribuan pekerja untuk punya rumah tanpa membebani APBN,” kata Bonny.
Bonny mengatakan, skema ini rencananya akan dilaksanakan perdana di perusahaan PT Ekstrana di Cikande, Banten, yang sudah berkomitmen untuk membantu 350 pegawai (buruh) yang belum memiliki rumah. “Dalam sosialisasi, seluruh pegawai menyatakan kesediaan untuk dipotong gajinya selama lima tahun guna mencicil rumah yang difasilitasi melalui bank,” ungkapnya.
Untuk memberikan harga yang terjangkau bagi pekerja industri, Bonny menyatakan akan melibatkan seluruh ekosistem di sektor perumahan baik dari swasta dan BUMN, seperti Semen Indonesia Gresik (SIG) dan Krakatau Steel untuk bahan baku konstruksi.
“Untuk lahan kita juga cari lahan murah atau gratis dari swasta atau perorangan seperti lahan tanah milik masyarakat yang tidak terlalu jauh dari kawasan industri yang juga akan dipertimbangkan untuk lokasi pembangunan,” ujarnya.
Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan bahwa jika model ini berhasil diterapkan secara luas, maka akan muncul gerakan nasional penyediaan perumahan pekerja berbasis kolaborasi industri, perbankan, dan pengembang, tanpa intervensi fiskal langsung.
“Kita ingin mengonsolidasikan ini sebagai gerakan nasional. Kalau model ini sukses, kita bisa membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Wamen Fahri.
Pemerintah pun siap mendukung melalui regulasi teknis yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam skema ini.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
