.webp)
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya akuntabilitas anggaran dan kinerja dalam mendukung diplomasi Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan dalam kegiatan orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, yang digelar di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Jakarta, Selasa (29/7).
Dalam sambutannya, Anggota I BPK menegaskan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI, tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan, melainkan memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pemeriksaan BPK menjadi bagian dari upaya membangun sistem tata kelola yang transparan, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
“Kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan, tetapi yang lebih utama adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara,” ujar Anggota I BPK.
Anggota I BPK turut menyampaikan beberapa temuan umum yang kerap berulang di Perwakilan RI, seperti pengelolaan kas dan pertanggungjawaban belanja yang belum tertib, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang belum akurat dan mutakhir, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum optimal. Termasuk pula kendala dalam proses pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN di luar negeri.
Menanggapi hal tersebut, Anggota I BPK mendorong para pimpinan Perwakilan RI untuk tidak hanya fokus pada fungsi diplomasi dan perlindungan WNI, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap tata kelola keuangan. Terutama, terhadap temuan berulang yang menunjukkan adanya inefisiensi penggunaan sumber daya.
“Selain menjalankan tugas utama di bidang diplomasi dan perlindungan WNI, kami berharap Bapak/Ibu juga dapat memberikan perhatian yang serius terhadap aspek tata kelola dan akuntabilitas di Perwakilan, khususnya temuan yang berulang karena ini adalah wujud inefiensi penggunaan sumber daya,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Anggota I BPK menyampaikan kembali komitmen BPK untuk terus membangun sinergi dengan jajaran Kemlu dan Perwakilan RI serta memperkuat kualitas pemeriksaan melalui pendekatan berbasis risiko.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Dirjen PKN I) Sarjono, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, L. Amrih Jinangkung, serta para pejabat struktural di lingkungan BPK dan Kemlu.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
