.webp)
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus didorong Pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan ekspor, dan membuka pusat pertumbuhan yang memperkuat daya saing nasional sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah melakukan diskusi sekaligus kunjungan lapangan ke KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara untuk memastikan integrasi kawasan industri dengan pelabuhan internasional berjalan optimal.
“Kami sangat berharap perkembangan KEK dan investasi di wilayah Sumatera Utara ini bisa mendukung perekonomian daerah, yang pada akhirnya bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Sabtu (20/09).
Menyerap investasi sebesar Rp6,5 triliun, KEK Sei Mangkei sendiri telah berkembang sebagai pusat hilirisasi sawit dan mampu mencatatkan ekspor senilai Rp2,7 triliun hingga 2024.
Perluasan kawasan yang dilakukan melalui proyek KernelMax diproyeksikan akan mendatangkan tambahan investasi sekitar USD20 juta dan telah menyerap sekitar 9.600 tenaga kerja. Berbagai capaian yang telah diraih menjadi bukti bahwa KEK Sei Mangkei tidak hanya mampu mendukung peningkatan ekspor dan investasi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan.
Dalam diskusi tersebut, juga ditekankan pentingnya dukungan infrastruktur penunjang agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang lebih optimal. Ketersediaan energi, perumahan, serta fasilitas akomodasi dan hunian yang layak bagi pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas industri.
Lebih lanjut, Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan menjadi simpul logistik internasional yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei. Integrasi ini akan memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, dan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk hilir Indonesia. Dengan penguatan infrastruktur pelabuhan, Sumatera Utara diharapkan tumbuh sebagai pintu gerbang perdagangan strategis di kawasan barat Indonesia.
Selain itu, koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan kawasan. Komitmen penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah serta dunia usaha sangat penting, baik melalui penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, maupun kepastian regulasi.
Melalui diskusi dan kunjungan tersebut, Pemerintah berharap pengembangan KEK dapat terus diperkuat untuk menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan capaian realisasi investasi KEK yang telah mencapai Rp294,4 triliun secara akumulatif hingga semester I 2025 serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 187 ribu orang, keberadaan KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat semakin memperkuat kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut di antaranya yakni Kepala Administratror KEK Sei Mangkei Elfi Haris, Kabid Fasilitas Kanwil DJBC Sumut M. Rafik, Kepala KPPBC Kuala Tanjung Agus Sujendro, Secretary Corporate PT KINRA Miswarinda, serta sejumlah perwakilan stakeholders lainnya.
