.webp)
Pemerintah Kota Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pendidikan antikorupsi masuk dalam muatan lokal sekolah. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Launching Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) di Balai Kota Bandung, Senin (22/9).
“Untuk muatan lokal, kita sudah berhasil melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter. Berikutnya, pendidikan antikorupsi bisa kita adopsi menjadi muatan lokal juga,” ujar Farhan.
Ia menekankan agar seluruh ASN mengikuti pembelajaran PADI secara serius dan terukur. Kepala OPD diminta rutin meninjau progres serta mengevaluasi implementasinya.
“Bukan hanya tahu dan memahami, tapi juga mengamalkan,” tegasnya.
Farhan menambahkan, Bandung Learning Center harus dimanfaatkan tidak hanya ASN, tetapi juga masyarakat luas.
“Visi kita jelas, Bandung harus unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pendidikan antikorupsi adalah fondasinya,” katanya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi lintas jenjang.
“Tidak ada batasan usia. Pendidikan antikorupsi harus dari PAUD sampai menjelang maut,” ungkapnya.
Ia juga memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi KPK yang dirangkum dalam akronim Jumat Bersepeda Kakak, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.
Menurutnya, jika nilai-nilai ini tertanam kuat, masyarakat dan ASN akan mampu mencegah korupsi dari akarnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
