.webp)
Kementerian PANRB terus mendorong peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan memperkuat peran orang lanjut usia (lansia) agar tetap berdaya, tangguh, dan produktif di masa senja.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) Melati di Kabupaten Bandung.
“Jika berbicara terkait inklusif, berarti harus memastikan pelayanan publik aksesibel terhadap kelompok rentan, termasuk di dalamnya yaitu lansia,” ujarnya.
Menurut Yanuar, prinsip pelayanan inklusif sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa lansia berhak atas pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan nondiskriminatif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah memasuki era penduduk menua sejak 2021, dengan sekitar 29 juta jiwa (10,8%) penduduk berusia di atas 60 tahun. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan lansia.
Dalam kunjungan tersebut, Yanuar menyampaikan bahwa tujuan utama kehadiran Kementerian PANRB adalah mendengarkan langsung aspirasi para siswa Sekolah Lansia BKL Melati.”Nantinya kami akan menjadi penghubung dalam menyampaikan aspirasi para siswa di Sekolah Lansia BKL Melati,” tutur Yanuar.
Yanuar juga memberikan apresiasi kepada para penyelenggara Sekolah Lansia dan kader Bina Keluarga Lansia (BKL) atas peran aktif mereka dalam memberdayakan lansia di daerah. “Sekolah lansia bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan semangat hidup sehat, aktif, dan bahagia di usia lanjut,” ungkapnya.
Program ini, lanjutnya, memberi kesempatan bagi lansia untuk mempelajari kesehatan, kebugaran, serta keterampilan sosial dan emosional agar mereka tetap aktif dan berkontribusi bagi keluarga maupun lingkungan.
Kunjungan Sekolah Lansia juga turut dihadiri oleh Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Perwakilan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas serta Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang Kementerian Ketenagakerjaan.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang.
Kepala Dinas Dalduk PPA Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun, menjelaskan bahwa Sekolah Lansia (SL-BKL) menjadi bagian penting dalam upaya membangun keluarga tangguh dan berdaya di seluruh siklus kehidupan.”Melalui sekolah lansia, para orang tua dan lanjut usia tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga wadah untuk berinteraksi sosial, beraktivitas produktif, serta menjaga kesehatan fisik dan mental,” ungkapnya.
Ia berharap, kegiatan peninjauan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor agar model pembelajaran Sekolah Lansia dapat diperluas ke lebih banyak wilayah di Kabupaten Bandung.
Kepala Sekolah Lansia Melati, Sumiati, menjelaskan bahwa para siswa di sekolah ini diajarkan cara mengelola pola makan, menjaga emosi, dan beradaptasi dengan perubahan peran sosial setelah pensiun. “Misalnya kalau tadinya seorang pejabat. Kan nanti post power syndrome, jadi diberikan pelajaran seperti itu,” tuturnya.
Selain itu, sekolah juga rutin mengadakan olahraga lansia setiap Selasa, termasuk senam pikun untuk mencegah demensia.
Sumiati berpesan kepada para lansia untuk tetap aktif dan bersosialisasi. “Lansia itu memang pasti ya. Tapi tidak berarti lansia itu harus selalu langsung diam langsung diam di rumah itu akan menjadi tambah cepat pikun,” ujarnya.
“Ayo para lansia jangan takut untuk bergerak. Jangan takut untuk terus bersosialisasi karena itu akan membuat perasaan kita lebih muda lagi. Alhamdulillah, mungkin dalam sisa usia kami yang cuma tinggal sedikit lagi mudah-mudahan masih tetap bermanfaat,” pungkasnya.
Kementerian PANRB berharap melalui inisiatif seperti Sekolah Lansia BKL Melati, masyarakat dapat melihat bahwa pelayanan publik inklusif bukan hanya konsep, tetapi praktik nyata.
Program ini menjadi bukti bahwa pelibatan kelompok rentan, termasuk lansia, merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan manusiawi, setara, dan berkeadilan sosial.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
