.webp)
Kementerian PANRB terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG dan Rancangan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tersebut bertujuan memastikan sistem penyelenggaraan program prioritas nasional ini berjalan efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penguatan tata kelola merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kebijakan lintas kementerian agar program MBG dijalankan secara terukur, akuntabel, dan kolaboratif.
“Kementerian PANRB memastikan tata kelola bisa dilaksanakan secara seksama. Karena dalam pelaksanaan MBG itu ada dua hal utama, yaitu pemberian makan bergizi gratisnya, dan bagaimana dukungan ekosistemnya dari kementerian serta lembaga,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Terbatas Program Makan Bergizi Gratis, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Menurutnya, rancangan Perpres Tata Kelola MBG menjadi instrumen utama yang mengatur keterpaduan antarinstansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain mengatur mekanisme pemberian makanan bergizi, regulasi ini juga akan memperkuat infrastruktur pendukung, kemitraan lintas sektor, dan mekanisme koordinasi nasional.
Kementerian PANRB juga mendorong penguatan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana dengan mandat strategis dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Salah satu fokusnya adalah memperkuat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan MBG di daerah.
“KPPG harus menjadi motor utama di daerah. Dengan memperkuat fungsi dan kapasitasnya, akuntabilitas bisa meningkat, layanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, proses pencairan anggaran lebih cepat, dan pengawasan semakin jelas,” ungkap Menteri Rini.
Ia menambahkan, penataan kelembagaan BGN dilakukan melalui restrukturisasi organisasi dan pembagian peran yang lebih terarah di setiap lini pelaksana. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan penguatan unit pelaksana teknis di daerah diharapkan mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi.
“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi, tapi upaya agar setiap bagian bekerja lebih efektif. Kita ingin tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Menteri Rini.
Menteri Rini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan dan pengawasan MBG. Kepala BGN diminta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam aspek pengawasan kesehatan, BPOM dalam pengendalian mutu dan keamanan pangan, serta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dalam implementasi program di satuan pendidikan.
“Tata kelola yang baik bukan hanya soal prosedur, tapi tentang bagaimana koordinasi bisa berjalan cepat dan tepat. Kuncinya ada pada kolaborasi antarinstansi dari pusat hingga daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
“Ada 82,9 juta penerima manfaat MBG. Kita tidak ingin ada risiko apapun. Ini bukan soal angka, tapi soal anak-anak kita. Karena itu, tim ini akan bekerja terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG agar tertib, transparan, dan berprinsip good governance,” tuturnya.
Melalui penyempurnaan tata kelola dan penguatan kelembagaan, Kementerian PANRB memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata.
“Kita ingin memastikan tata kelola program MBG ini berjalan efektif dari pusat hingga daerah, karena di situlah hasil nyata akan dirasakan masyarakat,” tegas Menteri Rini.
Langkah ini menjadi bukti konsistensi Kementerian PANRB dalam menghadirkan birokrasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan tata kelola yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Program MBG diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
