.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan dukungannya terhadap penguatan reformasi tata kelola, kelembagaan, serta sumber daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri PANRB Rini Widyantini dengan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra di Kantor Kementerian PANRB, Senin (17/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar perbaikan administrasi, tetapi transformasi pemerintahan secara menyeluruh. Transformasi tersebut mencakup enam aspek utama: kelembagaan, proses bisnis, SDM aparatur, manajemen kinerja, transformasi digital pemerintah, serta pelayanan publik.
“Karenanya penataan organisasi di BP Batam harus disesuaikan dan mengikuti strategi yang dikembangkan sesuai dengan cita-cita awal dibentuknya BP Batam. Sehingga BP Batam mampu melayani masyarakat dan mencapai target pembangunan dengan optimal,” ujar Menteri Rini.
Menteri Rini menilai bahwa kelembagaan dan proses bisnis merupakan fondasi penting dari transformasi birokrasi. Struktur organisasi yang efektif akan memperkuat koordinasi, mempermudah kerja lintas instansi, dan mempercepat pengambilan keputusan.
Sementara itu, dari sisi proses bisnis, reformasi menuntut perubahan cara kerja yang lebih sederhana, integratif, dan berorientasi hasil. Penyempurnaan dua aspek ini akan menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang responsif dan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga BP Batam benar-benar hadir untuk rakyat dan menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Selain penataan kelembagaan, Menteri Rini juga menyampaikan dukungannya dalam penguatan SDM aparatur di lingkup BP Batam.
“Secara prinsip Kementerian PANRB mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas SDM di BP Batam yang fokus pada keahlian dan kinerja fungsional, bukan sekadar jabatan struktural,” pungkas Menteri Rini.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
