Pemerintah terus mempercepat pemerataan pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan berkualitas, termasuk yang tinggal di daerah dengan tantangan geografis.
Salah satu contoh keberhasilan program ini tampak di Samarinda, Kalimantan Timur, di mana Sekolah Terpadu—yang terdiri dari SDN 028 Sungai Kunjang, SMPN 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda—menjadi pionir dalam penerapan Papan Interaktif Digital/Interactive Flat Panel. Teknologi pembelajaran tersebut membuat proses belajar lebih hidup, interaktif, dan modern.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menjelaskan bahwa semangat transformasi pendidikan kini terasa hingga ke tingkat sekolah.
“Menteri Mu’ti menyaksikan secara langsung proses pembelajaran menggunakan dengan Papan Interaktif Digital/Interactive Flat Panel, yang membuat suasana kelas jadi lebih hidup,” tutur Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah: Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Tangerang, (13/11).
Armin menilai program ini sangat penting, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur pendidikan. “Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) kami mencapai 98,75%, tantangan murid yang dropout masih ada karena jarak tempuh yang jauh. Kami berharap bantuan dari pusat dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan menyediakan fasilitas yang memadai,” ungkapnya.
Cerita serupa datang dari Provinsi Maluku, wilayah kepulauan dengan tantangan jarak dan akses transportasi. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan.
“Digitalisasi menjadi penopang utama pendidikan kami. Dengan program revitalisasi dari pemerintah pusat, kami telah melayani sekitar 100 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini membuat sekolah-sekolah di daerah perbatasan kami kini setara dengan sekolah-sekolah di kota besar. Guru-guru dapat mengajar dengan sukacita karena memiliki sarana yang memadai, dan informasi pembelajaran tersebar merata ke seluruh kepulauan. Harapan kami, program ini terus berlanjut sehingga lebih dari 400 sekolah di Maluku dapat terlayani secara optimal untuk kepentingan Indonesia, Maluku, dan generasi mendatang,” tegas Sarlota.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa proses revitalisasi dan digitalisasi ditargetkan selesai pada 15 Desember 2025, termasuk pelaksanaan dan pelaporan.
Ia juga menekankan fleksibilitas dalam pelaksanaan bagi daerah dengan kondisi khusus.
“Namun, kami memahami bahwa beberapa sekolah atau daerah memiliki kondisi khusus—mungkin akses geografis yang sulit atau kendala cuaca ekstrem. Untuk kasus seperti ini, dispensasi akan diberikan setelah melalui proses monitoring dan evaluasi yang ketat. Yang penting, bantuan ini tepat sasaran dan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan mendapat prioritas,” sambung Menteri Mu’ti.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa parlemen siap mendukung penuh pelaksanaan program revitalisasi dan digitalisasi melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Komisi X siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan berjalan lancar. Kami akan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, melakukan pengawasan agar dana APBN digunakan secara transparan, dan mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk membangun pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan,” pungkas Hetifah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
