.webp)
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan pentingnya peran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya sebagai penggerak perubahan birokrasi dari pola kerja terkotak (silo) menuju sinergi lintas sektor. Hal itu disampaikan dalam acara pelepasan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV Tahun 2025 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dalam sambutannya, Purwadi menekankan bahwa pelepasan peserta PKN bukanlah akhir program, melainkan awal tanggung jawab besar untuk menghadirkan integrasi antara kepentingan ekonomi, tata kelola, dan kepastian hukum yang mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tantangan utama dalam menjalankan program pembangunan sering kali bukan terletak pada keterbatasan anggaran, tetapi pada cara kerja pemerintah yang masih terkotak-kotak,” ujar Wamen Purwadi.
Purwadi menilai banyak instansi bergerak sendiri-sendiri, padahal semuanya mengarah pada tujuan nasional yang sama. Karena itu, koordinasi tidak boleh dimaknai sebagai membuat semua langkah menjadi seragam. Yang dibutuhkan adalah harmoni, yakni peran yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena tidak ada satu aktor pun yang mampu mencapai target besar tanpa dukungan dari aktor lainnya.
“Di sinilah peran strategis jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya dan calon JPT Madya berada. Bapak/Ibu bukan hanya penggerak organisasi, tetapi connector antara rasionalitas teknokratik, aspirasi politik, dan kebutuhan publik,” ujarnya.
Purwadi menuturkan birokrasi kita adalah kapal besar yang sedang bergerak menuju Indonesia Maju. Dalam perjalanan tersebut, visioner kepemimpinan yang dan kolaboratif menjadi penentu kecepatan dan ketepatan arah. Pemimpin birokrasi modern harus mampu memecah sekat sektoral, memastikan keputusan berbasis data, menjaga akuntabilitas kebijakan, serta membangun kemitraan lintas sektor. Inilah esensi kepemimpinan kolaboratif yang menjadi pondasi integrasi transformasi ekonomi, perbaikan tata kelola, dan penguatan supremasi hukum.
PKN bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari peran baru sebagai pemimpin transformasi. Kepemimpinan sejati terlihat dari kemampuan menggerakkan perubahan, bukan sekadar memimpin proses. Setelah selesainya agenda pelatihan ini, Purwadi berharap alumni PKN yang mampu mengimplementasikan pembelajaran dengan menerapkan ilmu, wawasan, dan keterampilan kepemimpinan ke dalam program nyata di instansi masing-masing.
Alumni PKN diharapkan dapat menunjukkan peran sebagai agen perubahan yang mendorong transformasi birokrasi, menghapus sekat sektoral, dan membangun budaya kerja kolaboratif.
“Pastikan setiap inovasi dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Para alumni peserta pelatihan juga diharapkan dapat memelihara jejaring lintas instansi yang telah terbentuk selama pelatihan, karena jaringan ini adalah modal penting untuk mendukung agenda nasional. Dan yang tak kalah penting, alumni peserta PKN harus menjadi teladan integritas dan kepemimpinan, dengan sikap visioner, adaptif, serta berpegang teguh pada nilai integritas dalam setiap keputusan dan tindakan.
“Itulah semangat yang harus dibawa pulang oleh lulusan PKN Tingkat I Angkatan LXV. Semangat kolaborasi, integrasi, dan komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, akuntabel, serta berorientasi masa depan,” pungkasnya.
Menutup sambutannya, Purwadi menegaskan kembali bahwa ketika transformasi ekonomi, tata kelola, dan supremasi hukum bergerak dalam harmoni, birokrasi bukan hanya menjadi pelaksana tugas, tetapi penggerak kemajuan bangsa.
“Ketika kita bekerja tanpa sekat, negara hadir lebih dekat. Kehadiran itu bukan slogan, tetapi wujud dari kebijakan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Purwadi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
