.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, keterlibatan aktif para bupati menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerataan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Mendes Yandri saat menjadi narasumber dalam forum dialog bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Selasa (20/1/2026). Forum tersebut mengangkat tema penguatan peran kabupaten dalam optimalisasi Dana Desa, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal.
“Pembangunan desa tidak bisa berjalan sendiri. Saya ingin bekerja sama dengan seluruh bupati di Indonesia untuk melihat potensi dan peluang yang bisa dikembangkan bersama,” ujar Mendes Yandri.
Ia menekankan, setiap kepala daerah perlu melakukan pemetaan potensi desa secara menyeluruh, mulai dari sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, hingga produk unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen penguatan ekonomi desa, di antaranya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua lembaga ini diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.
Mendes Yandri juga mengungkapkan target pengembangan 5.000 desa ekspor yang tengah disiapkan bersama Kementerian Perdagangan. Program ini diyakini dapat meningkatkan nilai tambah produk desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi mesin penggerak ekonomi desa. Dari sinilah pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan bisa kita wujudkan,” katanya.
Forum dialog tersebut berlangsung interaktif dengan diwarnai penyampaian berbagai persoalan desa oleh para bupati dari sejumlah daerah. Setiap masukan dan kendala yang disampaikan langsung ditanggapi Mendes Yandri sesuai dengan kebijakan dan kewenangan Kementerian Desa dan PDT.
Lebih lanjut, Mendes Yandri menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional karena mendominasi wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan desa harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, Kemendes PDT terus mendorong kolaborasi lintas sektor, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, hingga kelompok masyarakat. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk mempercepat implementasi di lapangan, Mendes Yandri menggagas 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia yang mencakup revitalisasi BUMDesa, pembentukan KDMP, pengembangan desa ekspor, swasembada pangan, hilirisasi produk unggulan desa, hingga peningkatan investasi desa melalui kemitraan nasional dan internasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
