.webp)
Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menuntaskan agenda reses dan penyerapan aspirasi masyarakat di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari rangkaian dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan daerah tersebut, Lia mencatat empat isu strategis yang dinilai krusial dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Daerah yang dikunjungi senator yang akrab disapa Ning Lia itu meliputi Lamongan, Surabaya, Malang Raya, Nganjuk, Gresik, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.
“Reses ini memperlihatkan bahwa persoalan di daerah sangat konkret dan saling berkaitan. Karena itu, negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif dan berkeadilan,” ujar Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Isu pertama yang paling banyak disuarakan masyarakat berkaitan dengan sektor kesehatan, khususnya belum adanya petunjuk teknis penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit daerah. Menurut Lia, ketiadaan juknis tersebut membuat banyak rumah sakit belum dapat menyesuaikan layanan secara optimal.
“Banyak rumah sakit masih menunggu juknis KRIS. Tanpa kepastian regulasi, rumah sakit bisa kehilangan daya dukung dan produktivitas,” kata Ning Lia.
Ia menekankan bahwa rumah sakit daerah perlu diperkuat tidak hanya sebagai pusat layanan kuratif, tetapi juga sebagai sarana promotif dan preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat sejak dini.
Isu kedua yang mengemuka berasal dari sektor pendidikan, khususnya terkait akses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru Raudlatul Athfal (RA) di bawah naungan Kementerian Agama. Lia menilai guru RA memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini berbasis nilai keagamaan.
“Guru RA memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan. Mereka seharusnya mendapat kesempatan seleksi PPPK yang setara,” tegas Lia.
Isu ketiga menyentuh sektor pariwisata. Dalam kunjungan resesnya, Lia menemukan masih banyak pelaku usaha wisata yang belum terlindungi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Padahal pariwisata adalah tulang punggung ekonomi daerah. Perlindungan sosial bagi pelaku wisata harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia juga mendorong penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan wisata agar dapat terintegrasi dengan pengembangan medical tourism yang semakin diminati.
Sementara isu keempat berkaitan dengan pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia mengungkapkan bahwa ratusan bahasa daerah di Indonesia masih membutuhkan dokumentasi, termasuk penyusunan kamus, sebagai langkah perlindungan budaya.
“Ada sekitar 718 bahasa daerah yang perlu didokumentasikan. Penyusunan kamus harus menjadi prioritas anggaran, termasuk dalam perencanaan 2027,” jelasnya.
Menurut Lia, bahasa daerah merupakan aset kebudayaan nasional yang tak tergantikan dan menjadi bagian penting dari ketahanan identitas bangsa.
Keempat isu strategis tersebut akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi DPD RI kepada pemerintah pusat. Lia memastikan pihaknya akan terus mengawal agar aspirasi masyarakat daerah benar-benar terakomodasi dalam kebijakan nasional.
“DPD RI hadir untuk memastikan suara daerah tidak berhenti di meja diskusi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan negara,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
