.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melaksanakan entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan IMO International Maritime Law Institute (IMLI) Tahun 2025 di Msida, Malta, Senin (2/2).
Entry meeting dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (PKN VIII dan OI), Bahtiar Arif, serta tim pemeriksa laporan keuangan IMLI. Dari pihak IMLI, hadir Direktur IMLI, Norman A. MartÃnez Gutiérrez, Head of Finance and Personnel, Miriam Vella, dan Chief of Administration, Elda Kazara‑Belja.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara BPK dan IMLI. Beliau juga menegaskan komitmen BPK untuk melaksanakan pemeriksaan yang berkualitas sebagai wujud pelaksanaan amanat penunjukan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMLI untuk periode kedua, yaitu 2024 – 2027. Selanjutnya, Direktur Jenderal PKN VIII dan OI memaparkan tujuan dan lingkup pemeriksaan, progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, serta rencana linimasa pemeriksaan.
Direktur IMLI menyambut baik dan menyatakan apresiasi atas rekomendasi BPK yang bermanfaat dalam peningkatan tata kelola dan kinerja IMLI. Manajemen IMLI juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan IMLI merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas organisasi internasional. IMLI dan World Maritime University (WMU) merupakan controlled entities dari International Maritime Organization (IMO). Selain berperan sebagai pemeriksa eksternal di IMO, WMU, dan IMLI, kredibilitas BPK di tingkat global juga semakin diakui dengan ditunjuknya BPK sebagai salah satu anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) periode 2026 – 2032 pada November 2025.
Kepercayaan ini menegaskan peran strategis BPK dalam sistem akuntabilitas keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab di lingkungan organisasi internasional. Melalui berbagai penugasan tersebut, BPK berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan organisasi internasional serta memperkuat reputasi Indonesia di kancah internasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
