.webp)
Distribusi LPG 3 kilogram di Jawa Timur kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya kebutuhan energi subsidi masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Khofifah Indar Parawansa membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 kilogram tingkat provinsi.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama, yang menilai pembentukan tim tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan distribusi LPG subsidi berjalan efektif, tepat sasaran, dan transparan.
Pembentukan tim ini merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 yang ditetapkan pada Maret 2025. Tim tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan LPG subsidi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada energi tersebut.
“LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, distribusinya harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa rumah tangga, pelaku UMKM, petani, hingga nelayan merupakan kelompok utama yang harus dipastikan mendapatkan akses LPG 3 kilogram secara adil.
Dalam pelaksanaannya, tim koordinasi bertugas memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga. Selain itu, pengawasan juga difokuskan untuk memastikan LPG subsidi tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel,” jelas Lia.
Tim tersebut tidak hanya bekerja di tingkat provinsi, tetapi juga bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi kebijakan, pembinaan, serta pengawasan distribusi LPG hingga ke tingkat daerah.
Selain itu, evaluasi berkala juga dilakukan, termasuk monitoring penggunaan LPG 3 kilogram yang masih ditemukan tidak sesuai peruntukannya, seperti pada sektor hotel, restoran, dan kafe.
Sebelumnya, sempat muncul laporan kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram di wilayah Banyuwangi. Menanggapi hal tersebut, Lia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan stok.
“Memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi, namun itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan kendala distribusi di lapangan,” tegasnya.
Dengan adanya tim koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki tata kelola distribusi LPG subsidi secara menyeluruh. Pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang terstruktur diyakini dapat memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
