Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun ekonomi masyarakat desa yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap risiko bencana serta perubahan iklim.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menyampaikan bahwa pembangunan ketangguhan desa tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan sektoral dan reaktif. Menurutnya, desa harus dipandang sebagai pusat kekuatan pembangunan nasional, dengan masyarakat desa sebagai subjek utama yang perlu diperkuat kapasitas ekonominya.
“Ekonomi masyarakat desa yang kuat, inklusif, dan adaptif adalah fondasi utama ketangguhan desa. UMKM desa harus menjadi motor penggerak utama dalam membangun daya tahan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim,” ujarnya dalam Forum Kolaborasi Sinergi Program Berbasis Desa Lintas Kementerian/Lembaga bertema “Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Ketangguhan Desa Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim” di Kalibata, Jakarta, Jumat (22/05/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih mencapai 10,72 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada di angka 6,60 persen. Dari total 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia, sebagian besar tinggal di desa. Selain itu, masih terdapat sekitar 2,2 juta masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Di sisi lain, desa juga menjadi wilayah yang paling rentan terdampak bencana. Data BNPB menunjukkan lebih dari 70 persen kejadian bencana di Indonesia terjadi di wilayah perdesaan. Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2024 yang dirilis BPS, sebanyak 35,02 persen desa dan kelurahan mengalami bencana alam sepanjang 2023–2024, dengan banjir, gempa bumi, dan tanah longsor sebagai bencana yang paling sering terjadi.
Menurut Abdul Haris, dampak bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga melemahkan fondasi ekonomi masyarakat desa, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
“Bencana merusak aset produktif, memutus rantai pasok, menutup akses pasar, dan menggagalkan upaya masyarakat yang telah dibangun bertahun-tahun. Kondisi ini menciptakan jebakan kemiskinan akibat bencana,” katanya.
Berdasarkan kajian United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), satu bencana berskala besar dapat meningkatkan angka kemiskinan hingga 1–3 persen. Sementara itu, kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan satu dari sepuluh penduduk Indonesia rentan jatuh miskin akibat bencana.
Meski menghadapi tantangan besar, pemerintah dinilai telah memiliki berbagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa. Hingga Mei 2026, Indonesia memiliki 73.500 BUM Desa yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga tengah membangun 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan lebih dari 9.710 unit telah berdiri dan 24.445 unit masih dalam proses pembangunan.
Selain itu, Dana Desa tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp60,57 triliun dan anggaran pemberdayaan masyarakat lintas kementerian/lembaga mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun demikian, Abdul Haris menilai tantangan terbesar saat ini adalah memastikan seluruh instrumen tersebut dapat bergerak secara terintegrasi dan saling mendukung.
Dalam forum tersebut, Kemenko PM menekankan pentingnya penguatan tiga pilar utama ketangguhan ekonomi desa. Pertama, usaha produktif yang terkoneksi melalui penguatan UMKM desa agar terhubung dengan rantai pasok, akses pasar, legalitas usaha, dan pendampingan. Kedua, kelembagaan ekonomi desa yang kuat melalui transformasi BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator produk lokal dan penggerak hilirisasi ekonomi desa. Ketiga, pembiayaan UMKM yang inklusif dan adaptif melalui integrasi dukungan perbankan, PNM, Pegadaian, serta optimalisasi Dana Desa untuk penguatan ekonomi produktif masyarakat.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PM menegaskan perannya dalam mengorkestrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat agar berjalan harmonis dan memberikan dampak nyata di tingkat desa.
Kemenko PM mendorong penyusunan peta program lintas kementerian/lembaga yang lebih komprehensif, penguatan model sinergi antara BUM Desa, koperasi desa, dan UMKM, optimalisasi instrumen fiskal untuk mendukung ketangguhan ekonomi desa, serta penyusunan langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
