.webp)
Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendorong pemerataan pendidikan berkualitas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah menunjukkan arah perubahan yang signifikan, terutama dari sisi pembangunan infrastruktur.
“Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” kata Lalu dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Salah satu capaian yang disorot adalah percepatan renovasi sekolah secara nasional. Jika sebelumnya hanya sekitar 17 ribu sekolah yang direnovasi, pada 2026 jumlahnya meningkat signifikan menjadi sekitar 70 ribu sekolah, dengan target seluruh sekolah selesai direnovasi pada 2028.
Selain infrastruktur, DPR juga mencermati upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital pendidikan, seperti penggunaan papan pintar (smart board) di ruang kelas, pemberian tunjangan bagi guru non-ASN, hingga peluncuran program Sekolah Rakyat.
Namun demikian, DPR menegaskan bahwa pembangunan fisik tidak cukup untuk menjawab tantangan pendidikan nasional. Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menjadi persoalan mendasar.
Menurut Lalu, distribusi tenaga pendidik dan fasilitas belajar di daerah terpencil masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tingginya biaya operasional dibandingkan wilayah perkotaan.
“Pendidikan bermutu tidak cukup hanya dengan gedung yang megah, tetapi harus diiringi dengan kualitas pembelajaran yang unggul bagi setiap anak bangsa,” tegasnya.
DPR menilai pemerataan pendidikan menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan kehadiran negara secara lebih kuat dan konsisten, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun implementasi di lapangan.
Melalui momentum Hardiknas ini, DPR menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan agar mampu menghadirkan akses yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
