.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 tingkat provinsi yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (2/5/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Peringatan May Day bukan hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga ajang memperkuat kolaborasi dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Pemprov Sumbar menegaskan bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumbar, Arsukman Edi, turut menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hak-hak pekerja di tengah dinamika ekonomi.
Momentum kebersamaan juga ditandai dengan pemotongan kue oleh Kapolda Sumbar sebagai simbol sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.
Salah satu agenda penting dalam peringatan ini adalah penandatanganan kerja sama antara KSPSI Sumbar dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap manfaat program ketenagakerjaan.
Selain itu, dilakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan guna mendorong kesadaran pekerja terhadap hak dan perlindungan yang mereka miliki.
Rangkaian kegiatan May Day 2026 juga diisi dengan gerak jalan santai yang melibatkan pekerja, serikat buruh, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai simbol kebersamaan.
Melalui momentum ini, Pemprov Sumbar berharap seluruh pihak dapat terus menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja.
Kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
