.webp)
Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur mengikuti kick off sekaligus menggelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia, di Royal Plaza Surabaya, Kamis (4/6/2026).
Kepala Dinas gKesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, saat membuka kegiatan mewakili Gubernur Jawa Timur mengatakan, bahwa gubernur Jawa imur memberikan apresiasi kepada BPJPH RI, perguruan tinggi pendamping, dunia usaha yang sudah menunjukkan komitmen dan kerja nyata dalam membangun ekosisten halal di Jawa Timur.
“Kegiatan ini tidak hanya sekedar menyelenggarakan sosialisasi, tetapi akan menyiapkan transformasi besar yang akan menentukan kualitas daya saing dan masa depan produk Indonesia,”ujarnya.
Erwin melanjutkan, dalam rangka mendukung implementasi Wajib Halal Oktober 2026, Pemprov Jatim menetapkan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Yakni pertama, mempercepat sertifikasi halal umkm secara masif, terstruktur, dan terintegrasi dengan program pemberdayaan usaha. kedua, memperkuat ekosistem halal berbasis daerah melalui sinergi Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.
“Ketiga, mengintegrasikan sertifikasi halal dengan transformasi digital UMKM sehingga produk halal Jawa Timur mampu bersaing pada pasar digital nasional maupun global. Keempat, memperkuat rantai pasok industri halal dari hulu hingga hilir agar UMKM dapat menjadi bagian dari ekosistem industri yang berkelanjutan, dan kelima, mengakselerasi posisi Jawa Timur sebagai pusat industri halal nasional dan gerbang perdagangan produk halal Indonesia di kawasan timur,”jelas Erwin.
“Mari kita jadikan sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan semangat gotong royong, Jawa Timur akan mampu menjadi gerbang baru ekonomi halal Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,”kata Erwin.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Lucky Ismail mengatakan ada tiga pilar yang dikembangkan BI dalam ekonomi keuangan syariah. Pilar pertama adalah ekosistem nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing, termasuk kewajiban halal, ekspor produk halal. Pilar kedua adalah BI mendorong pembiayaan syariah yang optimal, yakni pembiyaan melalui perbankan, pembiayaan UMKM, pembiayaan melalui pasar keuangan, serta sukuk pemerintah Indonesia. Dan pilar ketiga adalah bagaimana BI meningkatkan literasi inklusi ekonomi keuangan syariah yang meluas, artinya dengan jumlah penduduk mayoritas muslim yang luar biasa besar tentu diharapkan 51 persen penduduknya paham tentang ekonomi syariah.
Kepala BPJPH Jawa Timur, M Fauzi mengatakan Gubernur Jawa Timur berharap bahwa Jatim akan menjadi pusat halal nasional. Hal ini bisa diwujudkan, pertama pelaku usaha di Jatim sekitar 9,78 juta, kedua penduduk Jatim 41 juta lebih dimana 92 persen muslim, tentu hal ini menjadi modal utama, dan iklim di Jatim sangat kondusif dan progresif, Jatim diproyeksikan menjadi penyangga Indonesia Bagian Tengah.
M Fauji juga mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang dicanangakan pada tahun 2014. Oleh sebab itu pelaku usaha diminta untuk memanfaatkan kuota sertifikat halal gratis sebelum berbayar. Sertifikat halal akan berlaku selamanya dengan catatan selama tidak ada perubahan bahan dan proses produksi.
Kegiatan ini juga diikuti antara lain oleh pengusaha UMKM dari Jatim, perguruan tinggi, pimpinan pesantren, Lembaga Pemeriksa Halal, Pendamping Proses Produk Halal, Asosiasi Dunia Usaha.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
