.webp)
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, mulai dari ketidaksinkronan regulasi, ketimpangan distribusi guru, hingga belum optimalnya penggunaan anggaran pendidikan. Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Ke-1 BULD DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026), yang membahas hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda serta Perda di bidang pendidikan.
Rapat pleno ini merupakan tindak lanjut dari hasil reses anggota DPD RI, penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (Asmasda), serta forum konsultasi publik di berbagai wilayah. Wakil Ketua I BULD DPD RI, Marthin Billa, yang memimpin rapat menyampaikan bahwa berbagai temuan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan tata kelola pendidikan yang terjadi hampir merata di daerah dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah disharmonisasi regulasi dan belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta menghambat pelaksanaan layanan pendidikan. Selain itu, BULD juga mencatat ketimpangan distribusi guru, di mana tenaga pendidik masih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T masih kekurangan guru. Permasalahan tata kelola PPPK, termasuk formasi, jenjang karier, dan kesejahteraan, juga menjadi perhatian.
Di sisi lain, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dinilai belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagian besar anggaran masih digunakan untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin, sehingga ruang untuk peningkatan mutu pembelajaran dan sarana pendidikan menjadi terbatas. BULD juga mencatat sejumlah tantangan lain seperti kesenjangan akses pendidikan, beban administratif guru, kesenjangan digital, hingga keberlanjutan sekolah swasta. Hasil temuan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan guna mendorong sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
