Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menekankan pentingnya penguatan sinergi sistem pertahanan nirmiliter atau nonmiliter dalam menghadapi kompleksitas ancaman modern yang kian samar dan multidimensi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 Bidang Nirmiliter yang berlangsung di Halmahera Room, Gamalama Bella Hotel Ternate, Kamis (25/6/2026).
Agenda strategis yang diinisiasi oleh Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku Utara, perwakilan Kesultanan Ternate, kalangan akademisi, pelaku usaha, serta berbagai elemen organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Wagub Sarbin Sehe mengingatkan bahwa kedaulatan negara saat ini tidak lagi sekadar diuji oleh ancaman militer konvensional, melainkan oleh tantangan nirmiliter yang menyasar sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ia merinci sejumlah ancaman nyata di daerah yang harus diwaspadai, mulai dari penetrasi disinformasi, kejahatan siber, radikalisme, hingga dampak perubahan iklim global yang mengancam ketahanan pangan lokal.
“Pertahanan negara di era modern bukan lagi menjadi domain atau tanggung jawab jajaran TNI semata, melainkan mandat semesta bagi seluruh elemen bangsa. Kebijakan bidang nirmiliter menjadi instrumen yang sangat krusial untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, tangguh, dan adaptif,” tegas Sarbin.
Sebagai provinsi kepulauan di gerbang kawasan Timur Indonesia, Wagub membeberkan tantangan geografis ekstrem yang dihadapi Maluku Utara. Ia memberikan ilustrasi konkret mengenai tingginya sekat konektivitas, di mana perjalanan darat dari Ibu Kota Sofifi menuju Halmahera Timur memakan waktu hingga 8 jam, Halmahera Utara 4 jam, serta Jailolo dan Halmahera Tengah sekitar 2 jam. Tantangan lebih berat berada di jalur laut, di mana perjalanan kapal dari Ternate menuju Pulau Taliabu membutuhkan waktu hingga 2 hari 2 malam, sedangkan ke Kepulauan Sula memakan waktu 1 malam.
Memanfaatkan kehadiran tim DPN RI asal Jakarta, Wagub secara khusus menitipkan amanat perjuangan 10 provinsi kepulauan di Indonesia yang saat ini sedang gigih mendorong pengesahan Undang-Undang (UU) Daerah Kepulauan. Menurut Sarbin, wilayah maritim membutuhkan afirmasi regulasi dan keberpihakan anggaran khusus karena indeks biaya (cost) pembangunan serta risiko keselamatan transportasi laut jauh lebih tinggi daripada wilayah daratan.
Di samping masalah regulasi maritim, Sarbin juga memberikan catatan kritis mengenai paradox pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang saat ini dipacu secara masif oleh hilirisasi industri pertambangan.
“Secara makro-teoretis, pertumbuhan ekonomi kita masuk dalam jajaran tertinggi nasional. Namun, jujur saja masyarakat kami belum merasakannya secara utuh. Pertumbuhan tersebut murni dipicu oleh sektor hilirisasi tambang yang modal dan kapitalnya berasal dari luar. Ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi negara agar para pengambil keputusan memberikan perhatian khusus, sehingga kue pembangunan bisa terdistribusi ke seluruh lini demi mengikis kesenjangan sosial,” ketusnya.
Sementara itu, Deputi Geoekonomi DPN RI, Dr. Yayat Ruyat, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Mayjen TNI Tri Rana Subekti, menjelaskan eksistensi DPN yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 202 Tahun 2024. Lembaga strategis yang dipimpin langsung oleh Presiden RI ini bertugas merumuskan solusi kebijakan makro demi keselamatan bangsa.
DPN berharap melalui sosialisasi ini, jajaran pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat sipil dapat membangun kesamaan persepsi dalam mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang adaptif terhadap dinamika global. Sebagai informasi, sosialisasi ini juga menghadirkan Tenaga Ahli Madya Geoekonomi DPN, Tri Budi Haryoko, selaku narasumber utama.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
