Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian dari Asta Cita, untuk memperkuat swasembada energi, memperluas akses energi, mempercepat transisi energi, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan agenda tersebut adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik dan berpotensi memberikan tekanan terhadap rantai pasok energi dunia.
“Kita lihat bahwa ketidakpastian dan ketidakprediksian dunia ini masih terus berjalan. Oleh karena itu bagi Pertamina menjadi penting untuk mencari sumber-sumber diversifikasi energi. Terima kasih juga dengan implementasi B50 dan selesainya RDMP di Balikpapan, maka ketergantungan terhadap solar menjadi hilang. Jadi kita sudah bisa produksi sendiri,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Summit di Jakarta, Rabu (22/07).
Selain itu, Pemerintah juga tetap konsisten menjaga daya beli masyarakat dan keberpihakan pada sektor produktif rakyat melalui penyediaan Pertalite dan Solar, termasuk penetapan harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter untuk armada kapal nelayan 30–200 GT.
“Karena infrastruktur untuk ekonomi yang pertama energi, yang kedua energi, yang ketiga energi. Mau itu industri, mau itu digitalisasi, semuanya yang pertama energi dulu, kemudian infrastruktur berikut adalah listrik, baru kita bisa bangun mulai industri dan yang lain. Jadi ini adalah bedrock Indonesia adalah Pertamina,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menegaskan bahwa di tengah kondisi global yang penuh tantangan, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% (yoy), termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20, sementara inflasi tetap terjaga di bawah 3,5% sesuai sasaran APBN. Untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung daya saing industri, Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan fiskal, termasuk penurunan tarif bea masuk menjadi nol persen bagi sejumlah bahan baku petrokimia seperti LPG serta produk polipropilena dan polietilena selama enam bulan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi industri kemasan yang berkontribusi terhadap pengendalian inflasi.
Terkait agenda P3DN, Menko Airlangga memberikan apresiasi tinggi atas alokasi target belanja produk dalam negeri Pertamina yang mencapai lebih dari Rp500 triliun. Namun demikian, Menko Airlangga menyoroti besarnya alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) sektor migas dan petrokimia yang selama ini masih didominasi produk permesinan, komponen elektrik, serta jasa rekayasa (engineering) luar negeri. Oleh karena itu, Menko Airlangga mendorong sinergi antara Kementerian/Lembaga terkait untuk rekayasa industri guna merebut kembali porsi pengerjaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dalam negeri. Menko Airlangga juga menegaskan agar proyek-proyek strategis, seperti pengerjaan Andaman Project di lepas pantai Aceh, menjadikan Aceh sebagai laying down area, sehingga manfaat multiplier effect dan penyerapan tenaga kerja lokal dapat terwujud secara maksimal.
“Kita ingin agar pekerjaan ini diambil oleh engineers-engineers Indonesia. Kemudian beberapa alat yang juga sudah kita siap, tentunya di Indonesia sudah punya wellhead, sudah punya valve, punya pressure vessel dan juga chemicals project ataupun product. Sehingga tentu ini diharapkan kemampuan dan juga multiplier effect dari project betul-betul bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa daya saing Indonesia saat ini ditopang oleh sejumlah keunggulan, mulai dari harga energi yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja, hingga berkembangnya ekosistem AI. Keunggulan tersebut telah mendorong tingginya minat investasi di Indonesia termasuk di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sebagian besar telah terisi.
“Jadi inilah kesempatan yang hanya bisa kita panen 3 sampai 4 tahun ke depan. Sesudah itu dunia berubah lagi. Oleh karena itu kita manfaatkan dan kita kerja keras. Dan kuncinya adalah kemampuan daripada engineering dan capital goods, barang modal di Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza, Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Arizon Suardin, dan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
