“Mari kita gunakan simulasi ini, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas teknis, melainkan untuk mempererat kerja sama, solidaritas, dan terutama komitmen kita untuk melindungi kesehatan masyarakat di ASEAN.” Ajakan tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat membuka secara resmi Indonesia for the ASEAN Food Safety Emergency Response Tabletop Simulation Exercise di Hotel Ayana Midplaza, Selasa (7/7/2026).
Agenda tersebut merupakan kegiatan simulasi yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dan Negara Anggota ASEAN dalam menghadapi kedaruratan keamanan pangan melalui mekanisme respons yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis penilaian risiko. Penguatan sistem ini menjadi semakin penting mengingat penyakit akibat pangan tidak aman menyebabkan lebih dari 420 ribu kematian setiap tahun di dunia.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety yang mendorong penguatan mekanisme berbagi informasi, penilaian risiko, dan respons cepat terhadap insiden keamanan pangan di kawasan. Melalui simulasi bersama ini, Negara Anggota ASEAN diharapkan memiliki kesiapsiagaan yang semakin baik dalam menghadapi kedaruratan keamanan pangan secara terkoordinasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui mekanisme Food Safety Emergency Response (FSER), yaitu sistem yang mencakup serangkaian langkah penanganan kedaruratan keamanan pangan. Sistem yang dimaksud mulai dari deteksi dini, penilaian risiko, koordinasi lintas sektor, komunikasi risiko, hingga respons cepat terhadap kejadian yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Kepala BPOM menegaskan bahwa tantangan keamanan pangan terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas sistem pangan yang saling terhubung lintas negara. Menurutnya, munculnya berbagai bahaya biologis, kimia, maupun lingkungan menuntut kesiapsiagaan yang semakin kuat di tingkat nasional maupun regional.
“Munculnya bahaya biologis, kimia, dan lingkungan memerlukan sistem darurat keamanan pangan yang mampu melakukan deteksi cepat, berbagi informasi tepat waktu, penilaian risiko berbasis sains, dan respons regional yang terkoordinasi,” tutur Taruna Ikrar. Menurutnya lagi, tantangan tersebut tidak dapat dihadapi oleh satu negara ataupun satu institusi saja, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat antarpemangku kepentingan dan antarnegara.
Lebih lanjut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa keamanan pangan tidak lagi sekadar menjadi fungsi regulasi. Keamanan pangan telah menjadi investasi strategis yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan konsumen.
“Penguatan kesiapsiagaan darurat keamanan pangan merupakan investasi dalam pembangunan berkelanjutan ASEAN dan daya saing regional,” ujarnya.
Kepemimpinan Indonesia dalam penguatan sistem keamanan pangan regional telah dimulai sejak 2020 melalui inisiasi dan koordinasi program Capacity Building for Rapid Response to Food Safety Issues and Crisis. Program tersebut mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam menyusun dokumen nasional FSER sebagai acuan menghadapi insiden keamanan pangan.
Dukungan terhadap penguatan sistem keamanan pangan ASEAN juga disampaikan Head of Strategy from UK Mission to ASEAN Harrison Massey. Menurut Harrison, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangun sistem keamanan pangan, yang antara lain ditandai dengan terbentuknya ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF) dan ASEAN Risk Assessment Centre for Food Safety (ARAC).
Melalui ASEAN-UK Health Security Partnership (HSP), Harrison Massey menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kepemimpinan ASEAN dalam memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap ancaman kesehatan di kawasan. “Kami dukung upaya untuk memperkuat pencegahan, kesiapan, dan respons antar wilayah,” tuturnya.
Senada dengan Kepala BPOM, Harrison Massey mengatakan tidak ada satu pihak, satu institusi, maupun satu negara yang dapat merespons dan menangani kedaruratan keamanan pangan sendirian. Diperlukan koordinasi dan kepercayaan antarpihak terkait. Ia juga menegaskan bahwa sistem keamanan pangan yang kuat akan melindungi kesehatan masyarakat, mendukung ketahanan ekonomi, serta menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, Badan Gizi Nasional, serta BPOM. Seluruh peserta mengikuti tabletop simulation penanganan kedaruratan keamanan pangan melalui berbagai skenario, mulai dari penyampaian informasi kepada media terkait klaster penyakit yang belum diketahui penyebabnya, bertambahnya kasus di rumah sakit akibat pangan terkontaminasi, konfirmasi hasil laboratorium, hingga mekanisme pertukaran informasi antarnegara.
Melalui simulasi tersebut, mekanisme FSER ASEAN diharapkan dapat diuji efektivitasnya sekaligus mengidentifikasi area yang masih perlu diperkuat. Kegiatan ini juga diharapkan semakin meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, dan kesiapsiagaan negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi kedaruratan keamanan pangan demi melindungi kesehatan masyarakat di kawasan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
