BPOM dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taruna Ikrar memaparkan berbagai bentuk dukungan BPOM terhadap program prioritas pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga penguatan tata kelola kelembagaan BPOM. Pada pelaksanaan program MBG, BPOM berperan melakukan pengawasan keamanan pangan sejak proses penyiapan hingga pendistribusian makanan.
“Kami melakukan pengawasan terhadap higiene dan sanitasi dalam penyiapan, penyediaan, dan pendistribusian MBG untuk memitigasi risiko keracunan. Kami juga memastikan pemenuhan standar gizi dalam menu MBG,” tutur Taruna Ikrar.
Sementara itu, dukungan BPOM terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diwujudkan dalam bentuk percepatan perizinan, pendampingan pelaku usaha, pengawasan mutu produk, hingga memastikan ketersediaan obat bagi apotek desa. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi dasar dukungan dan peran BPOM.
“Secara garis besar, kami berperan untuk memastikan pemenuhan aspek keamanan dan mutu produk lokal yang berada di bawah pengawasan BPOM serta cara distribusi atau cara peredaran yang baik telah diterapkan pada koperasi merah putih,” ungkap Kepala BPOM. Lebih lanjut, Taruna menyatakan BPOM siap bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait BPOM untuk mendukung koperasi merah putih.
Selaras dengan komitmen BPOM, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengawasan obat dan makanan mampu mendukung keberhasilan program prioritas Presiden. “Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program-program prioritas Presiden diperlukan untuk memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dudung juga mendorong BPOM untuk melakukan penguatan tata kelola kelembagaan agar semakin adaptif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan BPOM diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan iklim investasi dan target pertumbuhan ekonomi nasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
