Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas gerakan pencegahan korupsi hingga ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, dengan mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat membangun budaya antikorupsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) di Aula Mutis, Kantor Bupati TTS, Rabu (29/7).
Kegiatan ini pun menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, legislatif, dunia pendidikan, serta masyarakat dalam membangun ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK, Amir Arief, hadir bersama Bupati TTS Eduard Markus Lioe, Ketua Pengadilan Negeri Soe, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Amir menegaskan bahwa pencegahan korupsi perlu dibangun sebagai gerakan bersama yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi agenda institusi penegak hukum. Karena itu, penguatan karakter melalui pendidikan, keteladanan, dan partisipasi publik menjadi bagian penting untuk membentuk lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi.
“Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Dengan membangun kesadaran kolektif menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, dan keberanian menolak korupsi tumbuh sejak dini dan menjadi bagian dari budaya masyarakat,” ujar Amir.
Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi dalam menjalankan pemerintahan sekaligus prasyarat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tata kelola yang transparan dan akuntabel, menurutnya, diperlukan agar kebijakan dan anggaran pemerintah dapat dikelola secara tepat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Bangun Ekosistem Antikorupsi dari Daerah
Melalui JNBA, KPK mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata melalui penguatan edukasi, keteladanan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai bentuk penguatan sinergi, Pemerintah Kabupaten TTS juga menyerahkan plakat apresiasi kepada KPK. Rangkaian pembukaan JNBA kemudian ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Bersama menjaga nilai-nilai integritas menuju Indonesia Emas 2045 oleh Bupati TTS, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah sebagai penegasan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang diinisiasi KPK.
KPK berharap komitmen tersebut menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten TTS dan masyarakat untuk terus menjaga integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, budaya antikorupsi diharapkan tumbuh sebagai kekuatan bersama untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
