Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawasan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Papua. Penguatan kolaborasi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terselenggara di Aula Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura, Kamis (16/7).
Forum ini menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih terintegrasi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, lembaga pengawasan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan upaya pencegahan, penindakan, dan pengawasan berjalan secara terpadu guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama lintas institusi. Ia menilai sinergi tersebut harus diarahkan untuk memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang hanya dapat ditangani melalui kolaborasi antarlembaga. Karena itu, KPK terus memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, inspektorat, pengadilan, dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan perkara maupun fungsi pengawasan berjalan selaras, sehingga mampu memperkuat kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan,” ujar Setyo.
Menurutnya, Papua memiliki karakteristik tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah lain, sehingga membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif. Terlebih tingginya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah menjadikan penguatan tata kelola dan sistem pengawasan sebagai prasyarat penting.
Oleh sebab itu, Setyo menekankan pengelolaan dan Otsus memerlukan pengawalan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan setiap anggaran menghasilkan pembangunan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan, rapat koordinasi ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan di lapangan. Melalui koordinasi yang lebih intensif, diharapkan proses penanganan perkara maupun upaya pencegahan dapat berlangsung lebih efektif dan selaras.
Setyo juga mengungkapkan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan juga dari kemampuan seluruh institusi membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui pelayanan publik yang semakin baik.
“Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bukan sekadar indikator statistik, tetapi cerminan kualitas integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, seluruh instansi memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa KPK akan terus mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum di daerah sebagai strategi memperluas efektivitas pemberantasan korupsi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut.
“Kami ingin membangun pola kerja yang lebih efektif dan efisien melalui koordinasi dan supervisi. Dengan keterlibatan aparat penegak hukum di daerah, penanganan perkara maupun pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal,” pungkas Setyo.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kapolda Papua, jajaran Pengadilan Tinggi Papua, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Perwakilan BPKP Provinsi Papua, inspektorat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Papua.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
