Bupati Bogor, Rudy Susmanto mulai menyiapkan roadmap pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau daerah. Langkah tersebut dibahas dalam rapat bersama PT TUV Rheinland Indonesia, Senin (20/7).
Dalam rapat tersebut, PT TUV Rheinland Indonesia memaparkan mekanisme perdagangan karbon nasional melalui IDX Carbon dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan Community Based Tree Planting Carbon Program, yaitu program penanaman pohon berbasis masyarakat yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari penyerapan emisi karbon.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa Pemkab Bogor telah menjalankan program penanaman pohon secara masif dan terstruktur dengan jumlah pohon yang telah ditanam mencapai sekitar 45 ribu pohon.
“Fokus kami membangun sistem penanaman yang terdata dan berkelanjutan. Potensi perdagangan karbon melalui IDX Carbon merupakan nilai tambah yang bisa dikembangkan di masa mendatang,” ungkap Rudy.
Rudy menegaskan bahwa program penghijauan yang selama ini berjalan tidak hanya diarahkan untuk menjaga lingkungan, tetapi juga dipersiapkan agar memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait bersama PT TUV Rheinland Indonesia segera menyusun kajian lahan, inventarisasi vegetasi, serta roadmap pengembangan pasar karbon Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy, penyusunan roadmap tersebut penting agar Kabupaten Bogor memiliki arah yang jelas dalam pengembangan ekonomi hijau, mulai dari pengukuran emisi, penyerapan karbon, proses registrasi, hingga peluang perdagangan karbon di bursa nasional.
“Dengan roadmap yang jelas, kita ingin program penghijauan di Kabupaten Bogor memiliki manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis karbon yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” tandas Rudy.
Mukhsin Safiq dari PT TUV Rheinland Indonesia, menyatakan pihaknya siap mendukung Pemkab Bogor dalam pengukuran emisi serta penyusunan program pasar karbon yang terukur dan sesuai standar.
“Integrasi data vegetasi, lahan, dan sistem registrasi karbon menjadi kunci agar program penyerapan karbon daerah dapat diakui dalam skema perdagangan karbon nasional,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang mulai mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi pasar karbon sebagai instrumen pembiayaan hijau dan penguatan pembangunan rendah emisi di tingkat daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
