Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menilai keberhasilan arah baru ekonomi konstitusi yang tengah dijalankan pemerintah memerlukan dukungan penyederhanaan regulasi secara menyeluruh. Menurutnya, berbagai aturan yang ada perlu diselaraskan agar mampu memperkuat kedaulatan ekonomi dan memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Menko Muhaimin mengatakan, pembangunan ekonomi nasional tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menghadirkan pemerataan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“25 tahun terakhir kita bekerja keras bersama partai-partai legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan,” ujar Menko Muhaimin melalui keterangannya, Minggu (26/07/2026).
Menurutnya, untuk mewujudkan arah baru ekonomi tersebut dibutuhkan langkah awal berupa penyempurnaan regulasi di berbagai sektor.
“Dengan yang pertama, ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh. Kami mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” katanya.
Menko Muhaimin menilai penyederhanaan regulasi bukan sekadar mengurangi jumlah aturan, melainkan memastikan seluruh kebijakan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain penyempurnaan regulasi, ia juga menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang semakin berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, politik anggaran harus mampu menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan rakyat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga penguatan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Dalam tahun ini insya Allah 5 ribu jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkrit di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati,” ujarnya.
Menko Muhaimin juga menyoroti pentingnya memperkuat tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan yang tengah ditempuh pemerintah merupakan langkah awal agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” katanya.
Kemenko PM akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga agar penyempurnaan regulasi, kebijakan anggaran, serta berbagai program pembangunan berjalan selaras dengan agenda pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat.
“Bila regulasi semakin adaptif dan pembangunan semakin berorientasi pada rakyat, maka arah baru ekonomi konstitusi akan semakin cepat mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Menko Muhaimin.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
