Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus memperkuat sinergi dengan Ombudsman RI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7/2026).
Menurut Wayan Koster, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas agar setiap pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin optimal.
“Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujar Wayan Koster.
Gubernur menegaskan bahwa keberadaan Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan.
Menurutnya, seluruh instansi pemerintah, baik daerah maupun vertikal, memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, Pemprov Bali berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah, termasuk instansi pusat yang beroperasi di Bali.
“Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster juga menyoroti kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan melestarikan budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk lokal, seperti kain tenun, jarit, serta hasil karya para perajin dan pelaku UMKM Bali. Dengan demikian, pelestarian budaya berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Bali kepada Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata.
Rahmadi juga menegaskan bahwa dukungan hibah dari pemerintah daerah tidak memengaruhi independensi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Selain itu, Ombudsman memastikan akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Pemprov Bali dan Ombudsman RI, pemerintah berharap pelayanan publik di Bali terus mengalami peningkatan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
