Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan nasional tidak hanya diukur dari meningkatnya hasil produksi pertanian, tetapi juga harus diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Lia Istifhama menyusul momentum panen raya nasional yang digelar secara serentak di 43 titik dan dipusatkan di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, capaian produksi yang tinggi akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti kebijakan yang berpihak kepada petani.
“Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, suara petani harus sampai kepada para pengambil kebijakan melalui organisasi yang kuat seperti HKTI,” ujar senator yang akrab disapa Ning Lia.
Menurut Lia, penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, petani, organisasi pertanian, akademisi, dan dunia usaha. Dalam ekosistem tersebut, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara aspirasi petani di daerah dengan proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
Ia menilai organisasi petani tidak cukup hanya menjadi wadah berhimpun. HKTI harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah yang aktif menyerap, mengawal, dan memperjuangkan berbagai kebutuhan petani agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sektor pertanian.
Lia menambahkan, keberhasilan panen raya harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian usaha bagi petani, mulai dari jaminan harga hasil panen, kemudahan memperoleh pupuk, akses pembiayaan, pendampingan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Menurutnya, target mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan hanya dapat dicapai apabila petani memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil panen dengan nilai ekonomi yang layak.
Sebagai anggota DPD RI, Lia menegaskan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Karena itu, sinergi dengan organisasi petani dinilai penting agar berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
“DPD RI memiliki tanggung jawab membawa dan memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan organisasi seperti HKTI agar persoalan nyata yang dihadapi petani di lapangan dapat terus kami suarakan di tingkat nasional. Ketika petani kuat dan sejahtera, fondasi ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin kokoh,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H. M. Arum Sabil, menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena menjadi salah satu daerah dengan kontribusi produksi pertanian terbesar di Indonesia.
Menurut Arum, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pangan yang turut didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian pertanian nasional. Namun, komitmen tersebut harus diiringi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan petani.
“Jawa Timur saat ini menjadi salah satu barometer pangan Indonesia. Karena itu, apa yang terjadi pada sektor pertanian di Jawa Timur memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional. Petani harus terus diperkuat, karena merekalah pelaku utama yang memastikan pangan tersedia bagi masyarakat,” katanya.
Arum menegaskan HKTI Jawa Timur siap memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis sektor pertanian sekaligus memastikan aspirasi petani tersampaikan kepada para pengambil kebijakan.
Ia menambahkan tantangan pertanian ke depan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim, regenerasi petani, modernisasi alat dan teknologi pertanian, hingga persoalan distribusi hasil panen dan kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga perwakilan seperti DPD RI perlu terus diperkuat.
Menurut Arum, sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPD RI, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian diharapkan semakin maju, modern, mandiri, dan berdaya saing. Pada akhirnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan petani Indonesia semakin kuat dan semakin sejahtera,” pungkasnya.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
