Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berkunjung ke Sumedang untuk memetik pengalaman dan praktik baik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rombongan diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (14/7/2026).
Kunjungan studi tiru mengenai strategi percepatan pelaksanaan Program MBG, mulai dari tata kelola, sistem pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan program.
Wabup Fajar Aldila menegaskan, program MBGs bukan sekadar program penyediaan makanan bagi peserta didik, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing. “Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Melalui pemenuhan gizi yang baik, kita sedang menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Fajar menjelaskan, hingga saat ini telah beroperasi sekitar 150 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumedang. Manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong agar kebutuhan operasional setiap SPPG dipenuhi melalui rantai pasok lokal dengan melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga badan usaha milik daerah. “Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari Program MBG dapat dirasakan lebih luas karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan dan operasional SPPG,” jelasnya.
Keberhasilan Program MBG harus didukung oleh tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Pemda Kabupaten Sumedang melalui Satgas Percepatan MBG terus memperkuat sistem pengawasan berbasis digital melalui portal mbg.sumedangkab.go.id. Sistem tersebut, setiap SPPG diwajibkan mengunggah menu harian yang diproduksi, sementara pihak sekolah mengunggah menu yang benar-benar diterima peserta didik. Mekanisme verifikasi dua arah tersebut menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk memastikan kesesuaian layanan di lapangan.
“Dengan sistem ini, proses pengawasan menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh pihak dapat melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Program MBG,” tuturnya.
Selain memperkuat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga terus memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kesehatan, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan. Hingga saat ini, dari target 250 SPPG aglomerasi, sebanyak 105 SPPG telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 45 SPPG lainnya masih dalam proses sertifikasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengapresiasi keterbukaan Pemda Kabupaten Sumedang dalam berbagi pengalaman. “Berbagai inovasi yang diterapkan Sumedang, khususnya dalam sistem pengawasan digital, tata kelola SPPG, dan pelibatan potensi lokal, menjadi referensi berharga yang dapat diadaptasi dalam pelaksanaan Program MBG di Lebak,” kata Amir.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
