Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti masih adanya mahasiswa yang kehilangan akses bantuan pendidikan karena tidak masuk dalam kriteria desil penerima bantuan. Ia mendorong pemerintah melakukan verifikasi berlapis serta menyiapkan skema alternatif agar persoalan data tidak menghambat mahasiswa melanjutkan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Atalia di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mengaku menerima sejumlah keluhan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, terkait sulitnya memperoleh bantuan pemerintah berupa beasiswa pendidikan.
“Saya banyak sekali teman-teman di lapangan, kemudian juga masyarakat dan juga mahasiswa yang mengeluhkan berkait dengan mereka yang saat ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk beasiswa untuk sekolah,” ujar Atalia.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena bantuan pendidikan menjadi salah satu penopang bagi mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan. Ketika akses bantuan terhenti akibat persoalan kriteria atau data, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka.
“Ketika mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan bantuan, ini membuat mereka mundur satu langkah untuk menuju cita-cita mereka,” ungkapnya.
Karena itu, Atalia mendorong pemerintah melakukan verifikasi secara berlapis untuk memastikan penetapan penerima bantuan pendidikan tidak hanya bergantung pada satu indikator. Menurutnya, mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pada satu skema bantuan perlu tetap memiliki kesempatan memperoleh dukungan melalui skema lain apabila berdasarkan hasil verifikasi masih membutuhkan bantuan.
“Harapannya adalah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan verifikasi berlapis. Sehingga betul-betul ketika satu pintu tertutup untuk mereka, ada pintu lain yang bisa diupayakan,” tegasnya.
Atalia menekankan, persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian data tidak semestinya membuat harapan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan menjadi tertutup. Menurutnya, keberlanjutan akses pendidikan perlu dijaga karena mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang akan berperan dalam pembangunan bangsa.
“Kita tidak boleh menutup harapan, cita-cita anak-anak muda kita. Karena mereka ini yang akan mengambil masa depan,” katanya.
Lebih lanjut, Atalia berharap pemerintah tidak hanya terus menyempurnakan data desil, tetapi juga membuka mekanisme alternatif bagi mahasiswa yang belum terakomodasi dalam skema bantuan yang tersedia. Upaya tersebut dinilai penting agar penetapan berdasarkan data dapat tetap mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat.
“Karena kita berharap mudah-mudahan berkait dengan desil dan juga upaya lain yang bisa dibuka pintunya untuk anak-anak muda kita, mahasiswa ini bisa diupayakan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
