Pemerintah terus memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas agar tidak hanya memiliki akses terhadap pekerjaan, tetapi juga mendapatkan perlindungan, pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja secara aman dan mandiri.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Dyah Tri Kumolosari mengatakan, aktivitas para pengemudi ojek online tuli menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk bekerja, berkarya, dan mandiri. Karena itu, kesempatan tersebut perlu didukung dengan ekosistem kerja yang aman dan perlindungan sosial yang memadai.
“Pemberdayaan tidak cukup hanya membuka kesempatan. Masyarakat juga perlu dibekali sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menentukan masa depannya sendiri,” ujar Dyah dalam kegiatan Literasi Keuangan, Safety Riding, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online Tuli di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (21/09/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 50 pengemudi ojek online tuli yang tergabung dalam Komunitas Ojol Tuli Relawan Indonesia (KOTRI). Mereka merupakan bagian dari ribuan anggota komunitas yang tersebar di berbagai kota dan setiap hari bekerja di jalan untuk melayani masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurut Dyah, penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga telah menyediakan Unit Layanan Disabilitas pada dinas ketenagakerjaan untuk mendukung rekrutmen yang inklusif dan penyediaan alat bantu kerja.
Dukungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 yang memberikan konsesi biaya sedikitnya 20 persen bagi penyandang disabilitas, antara lain untuk pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi serta insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.
Bagi pengemudi ojek online yang sehari-hari bekerja di jalan, perlindungan jaminan sosial menjadi bagian penting dari pemberdayaan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko kerja dan masa depan pekerja, sementara BPJS Kesehatan memastikan akses layanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya.
Karena itu, kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk mengenalkan jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga memperkuat kemampuan pengemudi dalam mengelola penghasilan dan menjaga keselamatan saat bekerja. Literasi keuangan diharapkan membantu peserta mengelola pendapatan secara lebih cermat, sementara edukasi safety riding menjadi bekal untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Dyah menegaskan bahwa perlindungan pemerintah harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Negara hadir bukan sekadar dalam pasal-pasal, tetapi dalam rasa aman yang menyertai teman-teman setiap kali turun ke jalan,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan badan usaha dalam memperluas pemberdayaan inklusif. Kemenko PM menggandeng Ruang Amal Indonesia dan IFG Life, bersama BPJS Ketenagakerjaan serta mitra terkait, untuk memberikan pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan pengemudi ojek online Tuli.
“Kelola penghasilan dengan cermat. Rencanakan masa depan dengan matang. Utamakan keselamatan setiap kali turun ke jalan,” ujarnya.
Kemenko PM berkomitmen terus memperluas program pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan agar semakin banyak penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk hidup mandiri, sejahtera, dan bermartabat.
Melalui penguatan literasi keuangan, keselamatan berkendara, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah mendorong pengemudi ojek online Tuli untuk bekerja dengan lebih aman, terlindungi, dan mampu mengelola penghasilan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
