Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya mewujudkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.
Kementerian PKP menggelar rapat internal mingguan untuk mematangkan sejumlah agenda strategis nasional bidang perumahan rakyat. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran Eselon I, Eselon II, Eselon III, Kepala Balai, serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kementerian PKP dari seluruh Indonesia secara virtual di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa akselerasi Program Bedah Rumah membutuhkan keterbukaan, koordinasi yang kuat, serta pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah.
“Salah satu kultur yang harus dibangun di Kementerian kita adalah keterbukaan, baik publik dan internal. Untuk seluruh BP3KP di Indonesia, kita laksanakan mulai bulan Februari 2027 untuk tahun depan agar lebih cepat,” ujar Menteri Ara.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada laporan capaian dan berbagai kendala pelaksanaan Program Bedah Rumah di wilayah kerja BP3KP Jawa 2, Jawa 3, dan Jawa 4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Untuk BP3KP Jawa 2, target pelaksanaan Program Bedah Rumah mencapai 49.033 unit. Hingga saat ini, pembangunan fisik yang telah selesai mencapai 6.142 unit. Kepala Balai menyampaikan sejumlah kendala teknis dan administratif yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan untuk segera dicarikan solusinya.
Menteri PKP memberikan apresiasi atas upaya percepatan yang dilakukan jajaran pelaksana di Jawa Barat.
“Sepanjang sejarah Jawa Barat, belum pernah ada 49 ribu rumah yang dibedah dalam setahun di Jawa Barat. Terima kasih untuk Sekda Jabar, Kepala Balai yang sudah bekerja keras,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat juga meminta agar pendistribusian material pembangunan dapat diselesaikan secara terukur. Kepada Kepala BP3KP Jawa 3, disampaikan bahwa pada Desember mendatang pendistribusian 125 truk dengan total sekitar 500.000 genteng harus dapat dituntaskan guna mendukung percepatan pembangunan rumah penerima bantuan.
Sementara itu, BP3KP Jawa 3 memiliki target pelaksanaan Program Bedah Rumah sebanyak 35.041 unit. Kepala Balai melaporkan perkembangan pelaksanaan sekaligus berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Gubernur Jawa Tengah menyampaikan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui pembahasan APBD guna mendukung percepatan program. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut merupakan sebuah lonjakan besar dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Jawa Tengah.
“Untuk Jawa Tengah saya yakin dengan dukungan Gubernur Jateng masyarakat akan mendapatkan rumah yang layak dan tepat sasaran tentunya dengan sinergi yang baik. Terima kasih,” ujar Menteri Ara.
Adapun BP3KP Jawa 4 memiliki target pelaksanaan Bedah Rumah sebanyak 35.344 unit. Hingga saat ini, pembangunan fisik yang telah selesai mencapai 2.233 unit atau sekitar 6,75 persen. Kepala Balai turut menyampaikan berbagai kendala pelaksanaan di lapangan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut percepatan.
Dari Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya memastikan penerima bantuan yang memenuhi kualifikasi atau eligible melalui proses groundcheck. Selain itu, diperlukan desk dan sinkronisasi data untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan perumahan lainnya.
Menteri PKP juga mendorong pemerintah daerah untuk semakin masif melakukan sosialisasi program agar masyarakat mengetahui berbagai program perumahan yang tersedia dan dapat mengaksesnya secara tepat.
“Memanfaatkan billboard di Jawa Timur dalam mensosialisasikan program bedah rumah adalah langkah yang baik agar masyarakat terinformasi jelas dan bergerak lebih cepat,” ujar Menteri Ara.
Dalam rapat internal tersebut, Kementerian PKP juga mengevaluasi perkembangan realisasi anggaran sejumlah program perumahan.
Hingga pertengahan September 2026, penyerapan anggaran Program BSPS atau Bedah Rumah telah mencapai Rp3,137 triliun atau 36,53 persen dari total DIPA Revisi.
Untuk Program Rumah Susun (Rusun), realisasi anggaran telah mencapai Rp226,97 miliar atau 60,73 persen dari total DIPA Revisi sebesar Rp373,71 miliar.
Sementara itu, realisasi anggaran Program Rumah Khusus non-ABT tercatat sebesar Rp24,03 miliar atau 13,34 persen dari total DIPA Revisi sebesar Rp180,12 miliar. Untuk Program Penanganan Kawasan Kumuh, realisasi mencapai Rp8,61 miliar atau 6,26 persen dari total DIPA Revisi sebesar Rp137,59 miliar.
Adapun realisasi anggaran untuk sektor sanitasi telah mencapai sekitar Rp2,20 miliar atau 6,72 persen dari total anggaran.
Selain pembangunan dan peningkatan kualitas hunian, Kementerian PKP terus mendorong akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Secara kumulatif, penyaluran kredit program perumahan telah mencapai Rp25,15 triliun yang disalurkan kepada 108.444 debitur.
Menteri PKP meminta jajaran Kementerian PKP untuk terus memperkuat sosialisasi berbagai program kepada masyarakat, khususnya Bedah Rumah, KUR Perumahan, dan Rumah Subsidi, sehingga informasi mengenai akses bantuan dan pembiayaan perumahan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Sejalan dengan percepatan pelaksanaan program, Kementerian PKP juga mempercepat digitalisasi Sistem Bedah Rumah melalui GO PKP. Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, serta monitoring pelaksanaan program secara lebih akurat dan terintegrasi hingga ke lapangan.
Penguatan sistem digital tersebut juga didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di setiap lini wilayah. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Program Bedah Rumah dapat dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel.
Di sisi regulasi, Kementerian PKP terus melakukan reformasi untuk melahirkan proses dan petunjuk teknis yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan memudahkan pelaksanaan Program Bedah Rumah di lapangan.
Penyederhanaan tersebut tetap dilakukan dengan memastikan prinsip tepat sasaran, berkualitas, transparan, akuntabel, dan patuh terhadap tata kelola hukum tetap menjadi landasan utama pelaksanaan program.
Melalui konsolidasi internal yang solid dan menyeluruh, kami berkomitmen mempercepat penyediaan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan setiap program perumahan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menghadirkan kebijakan perumahan yang progresif, bersih, transparan, berpihak pada rakyat, serta mampu menggerakkan ekonomi riil masyarakat di berbagai daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
