Pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Rapat Evaluasi Pengendalian Karhutla yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait. Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi karhutla di Kaltim, kesiapsiagaan, serta penguatan langkah pencegahan dan penanganan untuk memastikan kebakaran tidak meluas, khususnya menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa perkembangan hotspot di Kaltim perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah hotspot meningkat dalam beberapa hari terakhir, dari 41 titik, 44 titik, 58 titik, hingga mencapai 72 titik. Meskipun hotspot tidak selalu menunjukkan adanya kebakaran, peningkatan tersebut menjadi peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi lapangan, termasuk melalui pemantauan drone, serta memperkuat patroli dan pencegahan di kawasan hutan dan lahan.
“Hotspot tidak selalu menjadi fire spot. Tentu harus dilakukan pengecekan di lapangan. Namun tren ini menjadi warning bagi kita semua untuk lebih berhati-hati menjaga kawasan dan lahan kita. Kaltim harus menjadi percontohan yang baik dalam pengendalian karhutla, dan kita berharap angkanya bisa ditekan hingga nol,” ujar Menhut.
Menurut Menteri Kehutanan, sebagian besar wilayah Kalimantan Timur merupakan tanah mineral sehingga karakteristiknya berbeda dengan sejumlah provinsi prioritas yang memiliki ekosistem gambut yang luas. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi kewaspadaan. Terlebih, terdapat pula kawasan dengan karakter gambut muda yang tetap membutuhkan pemantauan dan penanganan secara dini untuk mencegah berkembangnya kebakaran.
Pengendalian karhutla di Kaltim juga menjadi perhatian khusus Pemerintah karena keberadaan IKN. Presiden telah memberikan arahan agar kebakaran tidak sampai memasuki zona inti IKN. Karena itu, seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kesiapsiagaan serta respons cepat untuk memastikan api tidak meluas ke kawasan strategis tersebut.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat terus mengerahkan sumber daya untuk mendukung pengendalian karhutla di Kaltim, baik melalui operasi darat maupun udara. BNPB telah mengerahkan dukungan helikopter water bombing untuk mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas. Dukungan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain dukungan operasi udara, Suharyanto menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dan pemanfaatan peralatan pemadaman di tingkat daerah. Menurutnya, peralatan yang telah didistribusikan harus segera digunakan dan dapat dimanfaatkan secara bersama oleh unsur yang memiliki kemampuan, termasuk BPBD, TNI, Manggala Agni Kemenhut, masyarakat peduli api, maupun OIKN. Langkah tersebut diperlukan agar respons terhadap karhutla di Kalimantan Timur dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Sejalan dengan penguatan operasi tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan melalui patroli darat di kawasan IKN. “Perlu ditingkatkan patroli darat, sehingga kami mohon Bapak Kapolda dan TNI menambah personel untuk patroli darat. Dengan penguatan ini, kita berharap potensi titik api dapat segera terdeteksi dan ditangani sebelum berkembang lebih luas,” ujar Basuki.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
