Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tidak terus mengulangi pola kegagalan yang sama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tahun ke tahun. Menurutnya, Indonesia sesungguhnya memiliki sumber pengetahuan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, yakni pengalaman dan kearifan masyarakat adat serta komunitas lokal yang telah hidup dan menjaga alam selama berabad-abad.
“Kita semua lagi pusing mengatasi bencana rutin kebakaran hutan di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan ada di masyarakat adat dan para pengelola lokal yang punya pengalaman dan kearifan, yang itu mestinya menjadi sumber kebijakan,” ujar Menko Muhaimin dalam People’s Conservation Summit 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (01/09/2026).
Ia mempertanyakan pola penanganan kebakaran hutan yang terus dilakukan secara berulang setiap tahun, sementara pengetahuan masyarakat yang hidup paling dekat dengan kawasan hutan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian penting dalam perumusan solusi.
Menurutnya, kebijakan konservasi dan penanganan persoalan lingkungan tidak cukup hanya disusun dari pendekatan teknis dan administratif. Pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah menjaga dan hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad juga harus menjadi bagian dari fondasi kebijakan.
“Kenapa kita pusing-pusing dengan berbagai cara rutinan tiap tahun selalu menghadapi kebakaran hutan? Mari kita kembali kepada pengetahuan dan kearifan lokal,” ucap Menko Muhaimin.
Menko Muhaimin menilai masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki sistem pengetahuan yang kokoh karena dibangun dari pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan.
Karena itu, ia meminta kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya untuk benar-benar membuka ruang bagi pengetahuan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan.
“Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk benar-benar mendengarkan, melihat langsung, mengambil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat adat dan pelaku konservasi lokal,” ujarnya.
Menko Muhaimin juga menyatakan dukungannya terhadap dekolonisasi konservasi sumber daya alam. Menurutnya, masyarakat adat dan komunitas lokal tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek atau pelengkap dalam agenda konservasi.
Sebaliknya, para pemangku adat dan komunitas lokal harus menjadi subjek yang terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan alam.
“Mari kita letakkan para pemangku adat sekaligus komunitas lokal menjadi subjek untuk lahirnya kebijakan yang tepat, hulu masalah teratasi, tidak parsial, tapi terintegrasi dalam mengatasi dan menjaga sustainabilitas seluruh kekayaan alam kita,” kata Menko Muhaimin.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar penanganan persoalan lingkungan tidak hanya berfokus pada dampak ketika bencana telah terjadi, tetapi mampu menyelesaikan persoalan sejak dari hulu.
People’s Conservation Summit 2026, menurutnya, menjadi forum strategis untuk mempertemukan pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal dengan dunia akademik serta para pengambil kebijakan.
Ia menilai pengalaman panjang para pelaku konservasi di tingkat lokal harus didengar dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
