Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas terus memperkuat program jaminan sosial ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok pekerja informal dan pekerja rentan yang berisiko menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Septedy, serta dihadiri jajaran perangkat daerah terkait dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut menjadi langkah Pemkab Kapuas dalam memperkuat koordinasi sekaligus melakukan pemutakhiran data kepesertaan agar program perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.
Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita ingin memastikan bahwa pekerja di Kabupaten Kapuas mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan harus terus diperkuat,” tegas Usis.
Ia menilai penguatan perlindungan ketenagakerjaan menjadi penting agar pekerja memiliki jaminan ketika menghadapi risiko yang dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi keluarganya.
Karena itu, Pemkab Kapuas mendorong agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat terjangkau.
Salah satu perhatian utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan.
Kelompok tersebut menjadi sasaran penting karena membutuhkan akses terhadap program perlindungan sosial yang dapat membantu mengurangi dampak risiko dalam menjalankan pekerjaan.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memastikan program ini menjangkau para pekerja yang memang membutuhkan perlindungan, termasuk pekerja sektor informal dan pekerja rentan,” lanjut Usis.
Pemkab Kapuas juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kepesertaan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pekerja yang telah memperoleh perlindungan maupun kelompok yang masih perlu dijangkau.
Melalui data yang lebih akurat, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menyusun langkah perluasan kepesertaan secara lebih terarah.
Selain pemutakhiran data, rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan langkah antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar perluasan perlindungan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau pekerja di berbagai sektor.
Pemkab Kapuas berharap koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja.
Melalui penguatan sinergi, pendataan, dan perluasan kepesertaan, Pemkab Kapuas berupaya memastikan semakin banyak pekerja, terutama kelompok rentan dan sektor informal, memperoleh akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat pekerja di Kabupaten Kapuas.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
