.webp)
SuaraPemerintah.id – Indonesia diciptakan sebagai negara yang kaya, dengan beragam suku, agama dan budaya. Dalam segi lain Indonesia memiliki potensi dan kerawanan konflik sosial. Sesuai arahan Mensos Risma, supaya penanganan bencana alam, non alam dan sosial dapat ditangani dengan baik, seperti dengan menjaga kearifan lokal.
Sebab itu, Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dalam upaya menanam keharmonisan warga lokal melewati sejumlah kegiatan keserasian sosial dengan penguatan kapasitas Pelopor Perdamaian (Pordam).
“Penguatan kapasitas bertujuan agar Relawan Pordam membekali diri sebagai rescuer yang handal menangani korban bencana sosial,” Ucap Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Sunarti, saat membuka kegiatan Penguatan Pelopor Perdamaian dan Monitoring Evaluasi Program PSKBS dengan Komisi VIII DPR RI di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (7/7/21).
Atas tuntunan dari Igun Gunawan, Rony Faisal dan Aldinel Fikri sebagai Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pusat, kegiatan itu diharapkan dapat menjadikan Pordam sebagai relawan yang tanggap darurat melalui intervensi psikososial.
“Peran Pordam begitu strategis, terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang memerlukan perhatian khusus dan intens dalam upaya penegakan protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat,” papar Sunarti.
Dalam acara tersebut, Kemensos juga menyerahkan bantuan keserasian sosial dan kearifan lokal senilai Rp 1,15 miliar dalam mencegah konflik sosial dan paham radikal.
“Kami hadir untuk menjaga dan merawat harmonisasi kebangsaan, sehingga diharapkan komitmen masyarakat untuk menjaga perdamaian dan merawat kearifan lokal meningkat,” katanya.
Salah satu anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi menyatakan, kearifan lokal diharapkan menjadi alat utama perekat kehidupan harmonis.
“Menyadari pentingnya kedua program ini, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial sebagai mitra kerja berupaya program tersalurkan ke masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna kemudian memberikan dampak berkelanjutan,” ujar Matindas.
Lanjut Matindas, Idealnya, kedua bantuan dapat direalisasikan lewat kegiatan fisik maupun non fisik, patinya dengan melibatkan unsur masyarakat setempat.
“Dapat diwujudkan melalui pembuatan sarana jalan kampung, rehabilitasi sarana ibadah, pembuatan lapangan olahraga, saluran air lingkungan, pengadaan air bersih, pembuatan sarana penerangan lingkungan, tugu keserasian sosial dan kearifan lokal,” terang Matindas.
Sebagai simbolis bantuan diserahkan kepada Wakil Walikota Palu dan Wakil Bupati Sigi berupa:
1. Untuk Kota Palu di 1 lokasi Keserasian Sosial Rp 150 juta dan 1 lokasi Kearifan Lokal Rp 50 juta dengan nilai bantuan sejumlah Rp 200 juta.
2. Kabupaten Parigi Moutong dengan 1 lokasi Keserasian Sosial dengan nilai bantuan sejumlah Rp150 juta.
3. Di Kabupaten Poso di 4 lokasi Keserasian Sosial dengan nilai bantuan sejumlah Rp 600 juta.
4. Di Kabupaten Sigi di 1 lokasi Keserasian Sosial Rp 150 juta dan 1 lokasi Kearifan Lokal Rp 50 juta dengan nilai bantuan sejumlah Rp 200 juta.
Dalam acara Kemensos tersebut, yang ikut berpartisipasi yakni Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Kota Palu, Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Fasilitator Daerah Tim BNPT Saman, Sekretaris Desa, serta Camat Pikoro.
