.webp)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sinergi dalam upaya melindungi hutan Indonesia dari berbagai risiko kerusakan alam, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen bersama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Kehutanan di Gedung D Command Center Multi-Hazards Early Warning System (MHEWS), Kantor Pusat BMKG, Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa langkah preventif perlu dikuatkan demi mengendalikan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan. Terlebih saat ini, Indonesia diprediksi akan dilanda kemarau yang lebih kering akibat El Nino.
“Kami sepakat untuk menguatkan perlindungan hutan melalui upaya preventif serta kuratif. Telah dibahas beberapa kerja sama potensial mulai dari pemasangan alat sensor hingga integrasi data dan informasi prediksi untuk upaya pencegahan, pengurangan, atau pengendalian karhutla,” kata Faisal di Gedung D BMKG, Jakarta (22/4).
Menurut data BMKG, saat ini sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Sedangkan pada semester kedua tahun 2026, fenomena El Nino lemah hingga moderat berpeluang 70-90 persen terjadi.
Di sisi lain, per 21 April 2026, jumlah titik api Indonesia mencapai 1.777 titik dengan Riau dan Kalimantan Barat menjadi yang paling banyak. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga risiko kebakaran hutan harus menjadi perhatian bersama.
“Potensi kebakaran hutan dan lahan sangat bergantung pada akurasi data serta optimalisasi upaya preventif, salah satunya melalui intervensi atmosfer pada operasi modifikasi cuaca (OMC),” tambah Faisal.
Adapun, saat ini tengah dilakukan OMC di Riau dan Kalimantan Barat dengan tujuan meningkatkan tinggi muka air tanah gambut. Sehingga, ketika terjadi penurunan curah hujan, lahan tersebut tahan dari kebakaran.
Selain itu, BMKG juga dalam tahap koordinasi dengan stakeholders di Jambi dan Sumatra Selatan untuk pelaksanaan membasahi kembali lahan (rewetting) melalui OMC sebagai antisipasi meningkatnya titik panas. Pembasahan kembali lahan ini menjadi kunci untuk mempertahankan tingkat kesulitan terbakar atau kesulitan dibakar pada lahan gambut.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menilai bahwa BMKG berperan penting melindungi hutan Indonesia melalui berbagai upaya pencegahan karhutla. Hal ini tidak lepas dari ilmu pengetahuan yang menjadi dasar setiap kebijakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.
“Kejadian karhutla tahun ini berpotensi meningkat seiring dengan adanya El Nino. Maka dari itu, intervensi melalui OMC dan ketepatan data sangat menentukan apakah karhutla ini akan bisa ditekan, termasuk penegakan hukum dan disiplin masyarakat kita untuk tidak membakar lahan,” tutur Juli.
Kerja sama antara BMKG dan Kemenhut mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika (MKG), serta kehutanan; pertukaran dan integrasi data dan/atau informasi; penyelenggaraan modifikasi cuaca; penguatan kapasitas sumber daya manusia; serta dukungan pelaksanaan program strategis nasional.
Selain itu, kesepakatan ini turut mencakup penyusunan kajian dan analisis risiko di bidang MKG dan kehutanan; serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui kolaborasi seluruh pihak, angka karhutla diharapkan terus menurun dan berdampak baik bagi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
