SuaraPemerintah.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, 18 Kementerian/Lembaga (KL) dan 46 Pemerintah daerah (PD) terlibat dalam kerjasama membenahi tata kelola pelabuhan di Indonesia.
Hal ini disampaikannya saat membuka Webinar Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan di Gedung Juang KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (18/07).
“Perbaikan tata kelola pelabuhan sangat penting dilakukan agar kepastian terhadap arus barang dan logistik tercukupi dan biaya logistik bisa dikendalikan. Menghilangkan moral hazard terjadinya korupsi, kita melibatkan 18 Kementerian/Lembaga dan 46 Pemerintah daerah,” ucap Firli kepada 1000 peserta online melalui live streaming di laman Youtube StranasPK Official dan 100 peserta offline.
Dia melanjutkan, sepanjang 2023, KPK telah bekerjasama dengan 78 KL, 34 PD dan 68 Pemkab/Pemkot. Terdapat tiga fokus kegiatan dan 15 aksi yang dirumuskan serta dilakukan KPK dalam kerjasama tersebut.
Fokus pertama adalah perizinan dan tata niaga, fokus kedua keuangan negara, fokus ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan menjadi aksi keempat pada fokus pertama KPK.
“Upaya pencegahan KPK pada perbaikan tata kelola pelabuhan dilakukan mulai dari penguatan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan, melakukan digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan, penguatan kelembagaan dengan pendekatan rightsizing dan perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau,” papar Firli.
Selanjutnya, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) bersama KLPD melakukan pembenahan pada 260 pelabuhan laut, enam pelabuhan udara, 462 badan usaha pelabuhan, 1200 Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)/Terminal Khusus (Tersus), 203 Pusat Logistik Berikat dan 1404 Kawasan berikat.
Poin pembenahan terkait biaya dan waktu layanan yang harus terukur serta proses layanan melibatkan banyak pihak dan harus terintegrasi. Output rangkaian pembenahan tersebut adalah turunnya biaya logistik nasional.
Firli menyebut, banyak hal yang telah dicapai sejak melakukan aksi reformasi tata kelola pelabuhan pada 2021 hingga saat ini. Diantaranya adalah penerapan pemeriksaan bersama antara Bea Cukai dan karantina dengan efisiensi cost 50%, 14 pelabuhan telah menerapkan fitur digitalisasi Nasional Logistics Ecosystem (NLE), pemangkasan gerakan barang untuk di pelabuhan laut dari 11 gerakan menjadi tiga gerakan dengan efisiensi cost 60%, untuk pelabuhan udara dari tujuh gerakan menjadi tiga gerakan dengan efisiensi cost 40%
“Kita sepakati pemberian pelayanan yang mudah dan terstandar dan yang dilayani pun merasakan puas. Ini tentunya berdampak pada efisiensi dan akan mencegah tindak pidana korupsi karena biaya pelayanan pasti dan terukur lama pelayanan yang dilakukan,” tutup Firli.
Dalam Webinar bertema Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia, diketahui skor Indonesia pada Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis Bank Dunia tahun ini, mengalami penurunan.
Skor Indonesia anjlok 17 peringkat dari peringkat 46 pada 2018, menjadi peringkat 63 tahun 2023 , dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai keynote speaker webinar menanggapi hasil LPI tersebut dengan terbuka. Menurutnya hasil LPI tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah melakukan perbaikan.
“Saya mengharapkan ada transparansi dari penilaian LPI yang dilakukan World Bank . Dengan mengetahui kelemahan Indonesia dari survei tersebut, upaya perbaikan dapat kita lakukan. Kita tidak perlu berkecil hati dengan itu,” ucapnya.
Luhut juga memaparkan optimalisasi sektor logistic down streaming dan digitalisasi telah sukses dilakukan.
“Pekerjaan ini sukses dilakukan KPK, melalui Deputi Pencegahan, Pahala Nainggolan yang membangun dan menggerakan tim untuk digitalisasi, sehingga dengan e-katalog, kita hampir tidak ada korupsi,” paparnya.
Sebagai penutup, Luhut berharap pemerintah dan para stakeholder logistic di pelabuhan untuk bersama-sama berdiskusi terkait LPI Indonesia yang turun sehingga dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi ekosistem logistic di Indonesia juga menjadi lebih baik kedepannya.
“Perlu dikaji bersama, apakah kondisi lapangan sudah sesuai atau ada kesalahan dalam metode, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang besar,” pungkasnya.
Keynote speaker lainnya adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang memaparkan Rapor Kinerja Logistik Indonesia.
Sementara Narasumber acara diskusi adalah Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, Senior Trade Logistic Expert Hendry Sandee dan Senior Logistic Specialist dari World Bank , Lamiaa Bennis.
Setelah vakum selama 5 tahun, LPI kembali dirilis Bank Dunia pada tahun 2023 ini berdasarkan pengukuran di 139 negara/ekonomi. Terdapat 6 dimensi LPI, yaitu Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing.
Hasil rilis LPI 2023 menempatkan Singapura pada peringkat pertama dengan skor 4,3, diikuti Finlandia (4,2), Denmark (4,1), dan Jerman (4,1). Pada 2018, peringkat pertama adalah Jerman dengan skor 4,2, sementara Singapura pada peringkat 7 dengan skor 4,0.
Di antara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapur adalah Malaysia (peringkat 31), diikuti Thailand (37), Philipina (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Kamboja (116), dan Lao PDR (82).
Dari 8 negara ASEAN, hanya 3 negara yang naik peringkat dibandingkan periode sebelumnya (2018), yaitu Singapura naik 6 peringkat menjadi peringkat pertama, Philippina naik 13 peringkat dan Malaysia naik 10 peringkat.
Sementara berdasarkan data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang rilis Bulan September 2022, Indonesia masuk 20 besar dalam port performance. Indonesia berada di peringkat 12 di atas negara Kanada, Australia, Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Prancis dan Italia.
Rata-rata pergerakan di pelabuhan di dunia mencapai 20,1 sedangkan Indonesia mencapai 24,9. Artinya, digitalisasi telah memberikan dampak pada waktu dan biaya layanan di Kawasan Pelabuhan. Sayangnya, kerja keras tersebut dianggap belum cukup berdampak , diantaranya oleh World Bank.
Oleh sebab itu KPK menyelenggarakan webinar sebagai fasilitator terkait hasil rilis LPI dari World Bank, dengan melakukan diskusi dengan Bank Dunia selaku penerbit hasil LPI, serta pihak pemerintah dan para stakeholder logistik di pelabuhan, untuk bersama-sama berdiskusi terkait peringkat LPI Indonesia yang turun dari peringkat 46 menjadi 63 di Tahun 2023. Diharapkan melalui webinar ini dapat jadi bahan masukan dan perbaikan bagi ekosistem logistik di Indonesia agar jadi lebih baik kedepannya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
