.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, buka suara terkait penggunaan Balai Kartini untuk deklarasi relawan pendukung Prabowo-Gibran pada Jumat (26/1).
Maruli menjelaskan bahwa Balai Kartini memang merupakan aset milik TNI, namun demikian, fasilitas tersebut terbuka untuk umum dan dapat disewa oleh siapa pun.
“Itu kan sudah dipakai umum, disewakan untuk umum, ya bukan itu,” ujar Maruli saat ditemui usai apel pengamanan Pemilu 2024 di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
Sebagai informasi, Balai Kartini, sebelumnya dikenal sebagai gedung Kartika Eka Paksi, pernah digunakan sebagai rumah dinas KSAD, kantor Persit Kartika Chandra Kirana, dan ruang pesta KBT (Keluarga Besar Tentara) pada era 1970-an. Pada tahun 1978, gedung ini diizinkan untuk penggunaan umum, dan sebuah badan pengelola dengan nama Badan Pengelola Wisma Kartika Eka Paksi dan Balai Kartini dibentuk di bawah Yayasan Kartika Jaya.
Ia mengatakan, meski fasilitas di Balai Kartini milik TNI, sudah dikomersilkan dan bayar pajak, sehingga masyarakat umum dapat menyewa gedung tersebut.
“Sekarang kalau ada orang lewat dipakai fasilitas umum. Sekarang kalau misalnya, gimana ceritanya ya, kalau aset negara, terus di publik, terus disewa, ya sebetulnya kita menghindari karena takut ribut cuma kadang kan miss-miss saja ya,” jelas Maruli yang dilansir dari Kumparan.
“Sebetulnya itu kan serba salah [fasilitas TNI untuk deklarasi], ini kan satu tempat yang sudah dikomersilkan dan bayar pajak. Kan sudah umum, mau kawin di situ juga boleh,” sambungnya.
Sebelumnya, Timnas AMIN, melayangkan protes perihal diperbolehkannya Aliansi Advokat Indonesia mengadakan deklarasi mendukung Prabowo-Gibran di gedung Balai Kartini.
Protes ini dilayangkan Timnas AMIN karena izin acara Desak Anies yang seharusnya digelar di Museum Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, dicabut. Padahal museum tersebut juga merupakan fasilitas TNI AD.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
