SuaraPemerintah.ID – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham), Yasonna Laoly, menegaskan bahwa kerja sama dan teamwork sangat penting untuk memastikan kesuksesan berbagai program dan kegiatan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat melantik 57 pimpinan tinggi (pimti) pratama/Pejabat Eselon II Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Graha Pengayoman pada hari Senin (18/03/2024).
“Sangat penting bagi Saudara untuk membangun connectability demi menghindari disrupsi di dunia pemerintahan dengan bekerja dengan penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran serta memiliki respek terhadap sesama,” ujar Menkumham.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempercayai dan bekerja sama dengan jajarannya. Baginya, kebersamaan adalah awal dari segalanya, menjaga bersama adalah langkah maju, dan bekerja sama adalah kunci keberhasilan.
Dalam sambutannya, Menkumham juga menekankan 4 fokus utama kegiatan Kemenkumham yang harus diperhatikan oleh para pejabat. Keempat fokus tersebut mencakup penyusunan kebijakan sebagai landasan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk lima tahun ke depan, pemantapan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak.
“Saya berpesan agar Saudara segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian kinerja organisasi,” tandas Menkumham.
Menurutnya, mutasi dan promosi jabatan saat ini merupakan momen yang sangat strategis terutama mengingat mendekati masa pergantian pemerintahan Indonesia. Pelantikan dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jawablah segala tantangan dan masalah dengan prestasi yang dapat diandalkan, jadikanlah masyarakat bangga dan percaya pada Kemenkumham,” tutup Menkumham.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimti pratama ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-9.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimti Pratama di Lingkungan Kemenkumham. Para pejabat yang dilantik berasal dan ditempatkan di berbagai unit kerja Kemenkumham di seluruh Indonesia.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
