.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Jakarta menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1445 H.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa permintaan akan pangan cenderung meningkat menjelang Lebaran. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 98 persen kebutuhan pangan Jakarta dipasok dari daerah lain. Untuk itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan berbagai daerah terkait pasokan pangan.
“Saat ini, BUMD DKI Jakarta telah berkerjasama dengan 38 kabupaten/kota dari sembilan provinsi di Indonesia untuk memastikan stok pangan tercukupi,” ujar Sri pada Selasa (2/4).
Menyadari peningkatan kebutuhan pangan di masyarakat, Sri menjelaskan bahwa persediaan pangan juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, BUMD pangan DKI Jakarta diminta untuk meningkatkan stok hingga tiga kali lipat dari biasanya.
“Fokus BUMD adalah menyiapkan sumber daya dan penyimpanan agar produk pangan dapat disalurkan kepada masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah menginisiasi berbagai program, termasuk Subsidi Pangan dan Sembako Murah, untuk mengatasi masalah ini. Program Sembako Murah yang dimulai sejak Januari 2024 terus berlanjut dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Berbagai produk pangan berkualitas dengan harga terjangkau disediakan bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan secara mobile di kantor lurah/camat atau lokasi lainnya sejak 15 Januari 2024. Respons masyarakat terhadap program ini sangat positif, terbukti dengan penjualan sebanyak 55.646 paket Sembako Murah di 61 lokasi hingga Februari 2024.
“Kami menyediakan produk-produk dengan subsidi dari berbagai pihak, melibatkan 34 stakeholder atau CSR dari perusahaan-perusahaan termasuk BUMD kami. Program ini merupakan upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga, bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan kelompok tertentu,” jelas Sri.
Selain itu, monitoring harga juga dilakukan untuk mencegah lonjakan harga yang berlebihan di pasar. Pengawasan juga ditingkatkan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga.
“Dinas terkait melakukan uji sampel terkait bahan berbahaya dan melakukan identifikasi, kajian, serta survei terhadap seluruh komoditas. Semua ini bertujuan agar masyarakat tidak perlu melakukan panic buying,” pungkas Sri.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
