.webp)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) Beras serta optimalisasi serapan hasil pertanian lokal. Keduanya menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan yang lebih adil, tangguh, dan berpihak pada petani.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke kawasan UPLAND, Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (21/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Andriko menyoroti pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mempercepat distribusi Banpang Beras kepada keluarga penerima maBapanasat (KPM).
“Mengingat realisasi bantuan pangan di Jawa Timur masih sekitar 4 persen, sehingga kami minta pemda kabupaten/kota turut mempercepat distribusi agar maBapanasatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Andriko.
Program Banpang Beras yang dialokasikan untuk Juni dan Juli 2025 sejak Juni 2025 ditujukan kepada 18,3 juta KPM secara nasional. Karena itu, keterlibatan aktif pemda sangat penting agar bantuan tersebut dapat segera sampai ke tangan masyarakat.
Selain Banpang, Andriko juga mengingatkan perlunya percepatan penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen. Beras SPHP ini merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah memenuhi standar kualitas dan disalurkan melalui berbagai lembaga, seperti PT Pos Indonesia, Perum Bulog, ID Food, PTPN, PIHC, UPT Kementerian Pertanian, TNI-Polri, serta Koperasi Desa Merah Putih. Penyalurannya dikawal ketat oleh Satgas Pangan guna memastikan distribusi yang efisien dan tepat sasaran.
Dalam dialog bersama Komisi IV dan kelompok tani, Bapanas juga menampung berbagai aspirasi dari petani. Salah satu isu yang mencuat adalah rendahnya harga bawang merah di tingkat produsen yang kerap tidak menguntungkan. Menanggapi hal ini, Andriko menegaskan bahwa Bapanas telah mengambil langkah konkret.
“Kami telah menerbitkan Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2024 tentang harga acuan pembelian dan penjualan untuk bawang merah, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kami berharap ini dijadikan acuan oleh pelaku usaha, baik dalam membeli dari petani maupun dalam menjual ke konsumen. Ini penting agar harga lebih adil dan petani terlindungi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bapanas mendorong agar hasil panen bawang merah dan produk olahan pertanian lainnya dari kawasan UPLAND Pujon Kidul dapat terhubung dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Keterhubungan ini diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas dan berkelanjutan bagi produk petani lokal.
“Selain pasar reguler, hasil panen juga harus dikoneksikan dengan dua program strategis itu. Ini agar berapa pun jumlah panen di daerah Pujon bisa terserap pasar dengan baik,” ujar Andriko.
Ketua Rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama, menyampaikan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program bantuan pangan yang telah dialokasikan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan pangan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh pelaksanaan yang efektif di tingkat daerah.
“Kami di Komisi IV mendorong agar sinergi ini ditingkatkan, khususnya dalam mempercepat distribusi bantuan pangan dan juga menyerap hasil panen petani. Jangan sampai hasil pertanian melimpah tapi tidak ada jaminan pasar. Ini bisa menurunkan semangat petani,” ungkap Slamet.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan terpisah menegaskan bahwa penguatan sistem pangan nasional harus berangkat dari kolaborasi multipihak yang konkret dan terukur.
“Yang terpenting adalah keberpihakan terhadap petani dan masyarakat. Negara hadir melalui program bantuan pangan, stabilisasi harga, dan penyerapan komoditas lokal. Namun semua ini hanya bisa berhasil jika seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, ikut bergerak aktif,” ujar Arief.ingga, dari sisi pendanaan, koordinasi telah kita lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.
Wagub Rano berharap penyelenggaran pelatihan bagi pengurus KKMP mampu memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap prinsip koperasi, tata kelola yang baik, serta pengelolaan usaha secara efisien dan transparan.
“Harapannya, KKMP dapat tumbuh menjadi model koperasi yang profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, seluruh KKMP di DKI Jakarta sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbadan hukum sehingga siap beroperasi. Seluruh gerai KKMP di DKI Jakarta didukung oleh Bank Mandiri dan Bank Jakarta.
Adapun gerai KKMP di Melawai merupakan hasil kolaborasi BUMN dan BUMD. Koperasi ini menyediakan sembako yang disuplai oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, produk-produk UMKM yang telah diseleksi, LPG 3kg dan Bright Gas yang didukung Pertamina, serta pemasangan jaringan internet oleh PT Telkom Indonesia.
Turut hadir dalam acara ini, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo; Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, M. Anwar; beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
